Hidayatullah.com–Otorita Palestina melalui jurubicaranya Ghassan Khatib menyatakan hari Ahad (8/8/2010) bahwa pihaknya tidak bertanggungjawab atas berhentinya operasional pembangkit listrik di wilayah Jalur Gaza.
Kepada Radio Maan, Khatib mengatakan OP telah membayar 90% tagihan pembelian bahan bakar yang dipakai untuk menghasilkan listrik di Gaza. Demikian pula untuk pembelian listrik dari Israel dan Mesir yang bernilai total 45 juta shekel per bulannya.
Sebagaimana dilansir Maan, hari Sabtu (7/8) satu-satunya pembangkit listrik di Gaza harus kembali berhenti beroperasi untuk yang ketiga kalinya sepanjang tahun 2010 ini. Padamnya listrik menimbulkan kekacauan, terutama di rumah-rumah sakit yang terpaksa menjalankan alat-alat bantu pasien dengan menghidupkan generator cadangan.
Muawiya Hassanein, orang yang memimpin unit gawat darurat, mengingatkan bahwa jika generator cadangan mereka juga ikut mati, maka puluhan pasien harus meregang nyawa.
PLN Gaza menyatakan listrik padam akibat pemerintah Palestina di Ramallah tidak membayar pembelian BBM ke Israel. Sementara Ramallah menuding Gaza tidak mentransfer kepada mereka uang yang diperlukan untuk membeli BBM itu.
Pemerintah Palestina di Gaza membayar uang pembelian BBM dari hasil pemungutan beban listrik atas penduduknya. Namun karena tingkat pengangguran yang mencapai 50%, banyak rumahtangga di Gaza tidak bisa membayar tagihan listrik yang biasanya mereka lunasi dengan cara potong gaji.
Khatib mengatakan bahwa kesalahan adalah pada pemerintah Gaza yang tidak bisa mengumpulkan uang untuk ditransfer ke Ramallah. Ia juga menuding Gaza mempolitisir masalah ini.
“Solusinya sederhana,” kata Khatib yang menyuruh pemerintah setempat mengumpulkan uang dari penduduknya sehingga masalah bisa diatasi.
Pemerintah Ramallah mungkin lupa jika Jalur Gaza diblokade secara wilayah maupun ekonomi oleh Israel dan sekutunya. Sementara pemerintah Palestina di Tepi Barat, banyak menerima kucuran dana dari dunia internasional, termasuk dari Amerika Serikat. [di/maan/hidayatullah.com]