Hidayatullah.com—Milter Australia membantu menyembunyikan atau menjauhkan tahanan dari pantauan Palang Merah di penjara Abu Ghraib, Iraq, dan para pejabat militer memberikan pada masyarakat informasi menyesatkan tentang legalitas interogasi tersebut, kata para pengacara hari Selasa (5/07/2011).
Kelompok ahli hukum, the Public Interest Advocacy Centre (PIAC) mengatakan, telah mendapatkan dokumen-dokumen yang bisa diungkapkan di bawah undang-undang Kebebasan Informasi, yang menunjukkan adanya ‘respon mengganggu dari para pejabat Australia terhadap para tahanan yang dianiaya’.
“Dokumen-dokumen itu menimbulkan pertanyaan besar tentang praktik penahanan oleh ADF (Pasukan Tempur Australia/Australian Defence Force) dan pengetahuan ADF tentang teknik interogasi ilegal di Abu Ghraib,” kata Kepala PIAC Edward Santow.
Perwakilan militer Australia di Abu Ghraib pada tahun 2003 untuk 2004, George O’Kane, mengatakan, dokumen menunjukkan adanya keterlibatan bersama dengan pasukan AS untuk menyembunyikan atau mencegah Komite Internasional Palang Merah mendapatkan akses kepada para tahanan.
Mayor O’Kane, seorang pengacara militer, juga menyatakan keraguan tentang legalitas teknik interogasi yang diusulkan, termasuk mematikan dan mencabut peralatan pengawasan, yang menyebabkan pasukan mudah melakukan kekerasan dan tidak memadainya perlindungan terhadap tahanan.
Meskipun terdapat evaluasi semacam itu, namun para pejabat pertahanan Australia menyatakan teknik-teknik itu ‘konsisten dengan Konvensi Jenewa dan kemudian Menteri Pertahanan Robert Hill tidak merespon evaluasi itu meskipun ia tahu ada perlakuan yang salah, kata PIAC.
“Secara signifikan, pemerintah Australia mengandalkan kesimpulan O’Kane Mayor bahwa tidak ada tahanan yang diinterogasi bertentangan dengan Konvensi Jenewa untuk mengklaim bahwa Australia tidak memiliki pengetahuan awal pelanggaran Abu Ghraib,” kata PIAC.*
Keterangan foto: Tentara Barat yang melakukan penyiksaan di penjara Abu Ghraib, Iraq
