Hidayatullah.com–Anggota Komisi I DPR-RI, M Najib, mendorong Pemerintah RI agar tidak terpengaruh dengan sikap Amerika Serikat yang akan memveto proposal Palestina untuk menjadi negara anggota PBB.
Hingga kini lebih dari 100 negara secara resmi mengakui kedaulatan Palestina berdasarkan perbatasan pada tahun 1967, yaitu perbatasan sebelum Israel merampas Baitul Maqdis timur (Jerusalem), Tepi Barat Sungai Jordan, dan Jalur Gaza.
Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak mengendur dalam mendukung kemerdekaan Palestina. “Faktor Amerika tidak lagi penting. Jangan terlalu merujuk kepada Amerika,” ujar Najib di sela seminar “Indonesia Center of Democracy, Diplomacy and Defense: Kilas Balik Kinerja Politik Luar Negeri RI, Optimisme di Tengah Globalisasi”, di Jakarta, Selasa (27/9).
Lengsernya beberapa pemimpin diktator di negara-negara seperti Mesir, Libya, dan Suriah, dianggap Najib memberi iklim positif bagi kemerdekaan Palestina. “Saya yakin 100 persen Timur Tengah mendukung Palestina,” ujarnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi menilai hak veto tidak lagi relevan dengan perkembangan kekuatan dunia. Apalagi saat ini, telah muncul kekuatan baru seperti Rusia, China, Brazil, dan Afrika Selatan.
Baca Juga
“Saya kira tidak lagi relevan,” paparnya sebagaimana dikutip republika.co.id di Jakarta.
Semestinya, jelas Muhyiddin, pemilik hak veto di DK PBB terdiri dari negara-negara yang mewakili lima benua dimaksud. Misalnya saja, Afrika diwakili oleh Afrika Selatan. Lalu ada perwakilan Timur Tengah, Asia dan Osenia atau Amerika Latin.
“Alih-alih, dunia Islam layak memiliki hak veto,” paparnya.*
