Hidayatullah.com–Inggris dan Prancis mengecam Zionis Israel yang memutuskan membangun 3.000 rumah di kawasan pendudukan di Jerusalem Timur dan Tepi Barat. Kementerian Luar Negeri Inggris dan Prancis Sabtu (1/12/2012) mengatakan, pembangunan permukiman baru ini menghalangi dimulainya kembali perundingan damai Israel-Palestina.
“Pemerintah Inggris mendesak Israel untuk membatalkan keputusan tersebut,” kata Menlu Inggris William Hague.
“Kesempatan untuk mewujudkan solusi dua negara makin kecil dan kedua pihak bersama masyarakat internasional harus mendorong dialog dan perundingan damai,” tambahnya.
“Kami meminta pemerintah Israel tidak mengambil langkah-langkah yang justru menghalangi dimulainya kembali pembicaraan damai,” tandas Hague, dilansir BBC, Minggu (2/12/2012).
Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, mengatakan, Israel harus menahan diri dan menunjukkan isyarat bersedia kembali ke meja perundingan.
Dalam pandangan Fabius, pembangunan permukiman baru akan menghalangi penerapan solusi dua negara atas masalah Israel-Palestina.
Israel memutuskan memperluas permukiman di wilayah pendudukan sehari setelah Majelis Umum PBB menaikkan status Palestina menjadi “Negara Pemantau Bukan Anggota”.
Keputusan Majelis Umum, yang didukung sebagian besar anggota, bersifat simbolis, namun kenaikan status memungkinkan Palestina bergabung dengan badan-badan PBB dan lembaga internasional, seperti Mahkamah Kejahatan Internasional.
Sebelumnya, seperti diberitakan VOA, Amerika Serikat juga mengecam Zionis Israel. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mengatakan bahwa pemerintah Obama, sebagaimana pemerintahan sebelumnya, secara jelas telah memperingatkan Israel bahwa kegiatan pembangunan pemukiman akan memundurkan upaya pencapaian perdamaian melalui perundingan.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Clinton berbicara di forum di Washington yang diselenggarakan oleh Saban Center for Middle East Policy, di hadapan hadirin termasuk Menteri Luar Negeri Avignor Lieberman dan Menteri Pertahanan Ehud Barak, Jumat (30/11).
Pejabat Israel, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan pemerintah Netanyahu telah memberi otorisasi bagi rencana pembangunan serta pekerjaan penetapan zona awal di daerah-daerah lainnya di Tepi Barat.*