Hidayatullah.com–Afghanistan kemungkinan terpaksa hanya mengirimkan menteri pertahanannya ke pertemuan penting NATO yang akan memutuskan bantuan militer Amerika Serikat dan sekutunya di masa mendatang, disebabkan belum tuntasnya masalah sengketa pemilu presiden.
Pemilu presiden untuk mencari pengganti Hamid Karzai sebagai pemimpin negara Afghanistan belum sepenuhnya tuntas, sebab dua kandidatnya masih terus saling menuding soal kecurangan di saat pemungutan suara, sehingga hasil perhitungan suaranya hingga kini belum disepakati. Sementara itu Hamid Karzai yang akan segera turun dari kursi presiden menolak untuk menghadiri KTT NATO tersebut.
Misi tempur NATO yang memerangi kelompok Taliban akan berakhir tahun ini, dan KTT di Inggris yang akan dimulai hari Kamis besok (4/9/2014) akan membahas misi selanjutnya setelah sebagian besar tentara asing ditarik dari Afghanistan.
Apabila presiden baru Afghanistan masih belum diputuskan, Menteri Pertahanan Bismillah Muhammad akan menghadiri KTT NATO bersama Presiden AS Barack Obama, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Inggris David Cameron.
Kami sedang mempersiapkan untuk mengirim menteri pertahanan ke pertemuan tingkat tinggi NATO guna mewakili pemerintah Afghanistan,” kata Aimal Faizi jurubicara Hamid Karzai dikutip AFP (1/9/2014).
Baca Juga
“Jika presiden terpilih diumumkan menjelang KTT dan kami tidak punya waktu untuk pelantikannya, makan presiden terpilih akan diberikan surat otorisasi oleh presiden saat ini untuk menghadirinya.”
KTT NATO itu akan memutuskan soal bantuan militer untuk tentara dan polisi Afghanistan, yang akan menghadapi Taliban pasca penarikan sebagian besar tentara asing.
Negara-negara anggota NATO berulang kali menekankan bahwa presiden baru harus menghadiri KTT guna membuktikan bahwa negaranya menjadi negara yang berfungsi setelah menerima milyaran dolar dalam bentuk bantuan militer dan sipil dari anggota NATO.
Dua kandidat presiden, Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah, sama-sama mengklaim sebagai pemenang dalam pemilihan 14 Juni lalu, yang dipenuhi dengan dugaan kecurangan.
Batas waktu pelantikan presiden tanggal 2 September terpaksa dilanggar oleh tim audit yang disupervisi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebab mereka belum selesai mengaudit seluruh delapan juta surat suara yang dipermasalahkan kedua calon presiden Afghanistan.*
