Hidayatullah.com—Pemungutan suara rakyat perihal perkawinan homoseksual akan membebankan Australia sebesar A$525 juta atau tidak kurang dari 5 triliun rupiah (A$1 = Rp9.810), menurut laporan terbaru.
Pemerintah Australia bermaksud menggelar plebisit tidak mengikat tentang dipebolehkannya atau tidak perkawinan sesama jenis, meskipun tanggal pelaksanaan belum ditentukan.
Komisi Pemilu Australia (AEC) sebelumnya memperkirakan plebisit itu akan membutuhkan biaya A$158 juta.
Namun, riset yang dilakukan oleh firma akuntansi PwC menunjukkan angka itu terlalu rendah, karena tidak mencakup “seluruh biaya ekonomi” dalam perhitungannya.
PwC hari Sabtu lalu mengatakan bahwa untuk melakukan plebisit tersendiri perihal perkawinan homoseksual akan membebankan perekonomian negara Australia A$280 juta.
Baca Juga
Sedangkan dampak “kesehatan mental dan kesejahteraan rakyat” juga akan terbebani sekitar A$20 juta, menurut laporan PwC seperti dilansir BBC hari Senin (14/3/2016).
Sementara itu, dana untuk kampanye pro maupun kontra perkawinan homoseksual dibutuhkan A$66 juta.
“Biaya sebenarnya yang harus ditanggung pemerintah, perekonomian dan anggota masyarakat untuk menggelar plebisit tersendiri besarnya tiga kali lipat dibanding angka yang sudah disebutkan itu,” kata CEO PcW Australia Luke Sawyer dalam pernyataannya.
“Beban ekonomi keseluruhan sebelumnya tidak dipertimbangkan, dan seharusnya menjadi bagian dalam perdebatan untuk mencapai resolusi terbaik dalam masalah ini,” imbuhnya.
Namun senator liberal Eric Abetz, seorang penentang perkawinan homoseksual, mempertanyakan metodologi perhitungan yang dipakai PwC. Menurut Abetz kepada stasiun televisi Australia ABC, membicarakan biaya yang membengkak dua kali lipat atau tiga kali lipat untuk menyelenggarakan pemungutan suara seperti mengajak orang untuk mencampakkan demokrasi, karena banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk itu.
Menurut riset PwC, jika plebisit itu dilakukan bersamaan dengan pemilihan umum federal yang akan datang, dan tidak dilakukan tersendiri, maka biayanya dapat ditekan menjadi A$113 juta.
Pemilihan umum legislatif saja, tanpa plebisit, akan membutuhkan biaya A$17 juta, kata PwC.
Usulan plebisit perihal perkawinan sesama jenis di Australia diusulkan oleh Tony Abbott ketika masih menjabat perdana menteri. Malcolm Turnbull, yang menggantikan Abbott sebagai perdana menteri sejak tahun lalu, mengatakan akan meneruskan rencana plebisit itu.
Istilah plebisit kadang kala dipakai bergantian dengan referendum. Keduanya sama-sama upaya negara untuk meminta pendapat rakyat perihal suatu masalah. Jika dibedakan penggunaannya, plebisit biasanya diartikan sebagai penentuan kehendak rakyat yang hasilnya tidak mengikat pemerintah atau dengan kata lain pemerintah bisa mengambil sikap berbeda dengan hasil pemungutan suara itu, sedangkan referendum hasilnya mengikat pemerintah.*
