Hidayatullah.com—Pemerintah Mesir dan gerakan al Ikhwan al Muslimun telah mencapai kesepakatan dibawah bantuan Arab Saudi, guna memperbaiki hubungan.
Seperti yang diungkap Middle East Monitor (MEMO), Jumat (25/11/2016) mengutip harian Mesir, Al-Shurooq, sumber Ikhwanul Muslimin yang tinggal di Arab Saudi yang mengatakan bahwa telah terdapat upaya selama beberapa waktu untuk “memperbaiki” situasi saat ini antara pemerintah Mesir dan Ikhwanul Muslimin.
Mesir Tolak Tawaran Suaka Inggris untuk Anggota Ikhwanul Muslimin
Sumber tersebut menunjuk bahwa di tengah-tengah pernyataan wakil ketua Ibrahim Munir yang meminta “orang yang bijak” untuk membangun sebuah “formula” rekonsiliasi antara kelompok itu dan pemerintah Mesir, yang ada malah proposal untuk membangun “kesepakatan tinggal” daripada kesepakatan rekonsiliasi antara dua pihak itu.
Dibawah kesepakatan yang diusulkan tersebut kelompok Ikhwanul Muslimin akan membekukan tindakan politiknya selama lima tahun termasuk pengambilan suara atau bertindak melawan rezim atau pula meminta pengakuan sebagai balasannya, otoritas Mesir akan memperbolehkan para pemimpin kelompok itu yang meninggalkan Mesir untuk kembali.
Sumber itu mengatakan Arab Saudi telah setuju untuk mensponsori kesepakatan tersebut.
Berdasarkan beberapa sumber lainnya, pemerintah Mesir telah menghubungi seorang mantan anggota tim kepresidenan Presiden Mohammad Mursi yang tinggal di Mesir untuk mendiskusikan inisiatif tersebut.
Sumber itu juga menunjuk bahwa kedua pihak akan mendapat keuntungan dari kesepakatan yang akan membantu meningkatkan situasi ekonomi di Mesir dan akan berkontribusi meningkatkan catatan HAM pemerintah Kairo.
Sementara itu Ikhwanul Muslimin akan dapat melakukan reformasi yang disebut Mesir istilah ‘radikal’ yang saat ini tidak diperbolehkan.*/Nashirul Haq AR
