Hidayatullah.com–Seruan agar Presiden Peter Mutharika meletakkan jabatan semakin menguat setelah muncul bocoran laporan bahwa dia menerima suap proyek penyediaan pangan bagi anggota kepolisian.
Dilansir BBC Rabu (4/7/2018), sejumlah laporan menyebutkan bahwa seorang pengusaha mendepositokan uang 145 juta kwacha ke dalam rekening Partai Progresif Demokrat (DPP) yang mana Mutharika adalah orang tunggal yang bisa mengakses rekening itu.
Jubir kepresidenan mengatakan tuduhan tersebut “tidak berdasar” dan Mutharika tidak melakukan kesalahan.
Unjuk rasa politik bermunculan sejak muncul bocoran laporan Biro Antikorupsi Malawi (ACB) pekan terakhir bulan Juni kemarin.
ACB sedang melakukan investigasi kontrak penyediaan makanan untuk anggota kepolisian bernilai 2,8 miliar kwacha yang diberikan kepada Pioneer Investment, perusahaan milik Zameer Karim.
Laporan itu menyebutkan bahwa kepala keuangan Kepolisian Malawi, Innocent Bottomani, dan Karim bersekongkol agar kontrak tersebut diberikan kepada Pioneer.
Beberapa hari setelah kontrak diteken, Pioneer diduga meminta agar nilai kontrak diubah dari 2,3 miliar kwacha menjadi 2,8 miliar kwacha. Perubahan curang itu, menurut laporan tersebut, disetujui oleh Bottomani.
Ketika Karim menerima bayaran atas makanan yang dipasoknya pada 2016, dia diduga mendepositokan 145 juta kwacha ke rekening bank DPP yang dipegang Mutharika.
Baik Karim maupun Bottomani membantah terlibat dalam aksi tersebut.
Awalnya, Presiden Mutharika membantah kabar itu dengan menyebutnya sebagai “fake news”. Akan tetapi, kantornya kemudian mengakui bahwa dana itu ada di rekening DPP pada 1 Juli. Kepada koran Malawi The Daily Times, kantor Mutharika mengatakan bahwa rekening itu dibuka hanya untuk kepentingan penggalangan dana partai.
“Saya hanya mendapat 40% dari 2,7 juta gaji bulanan dan sisanya masuk ke pemerintah,” kata Mutharika dalam kongres partainya.
Berbagai kelompok sipil, partai oposisi dan lembaga kuasi-keagamaan, serta Public Affairs Committee (PAC) menyeru agar Mutharika mengundurkan diri.
Presiden Malawi sebelumnya, Joyce Banda, kalah dalam pemilu 2014 di tengah maraknya tuduhan korupsi $32 juta yang dikenal sebagai skandal Cashgate 2013. Presiden wanita itu membantah terlibat di dalamnya.*
