Hidayatullah.com—Ribuan muslimah di Tunisia melakukan unjuk rasa di depan gedung parlemen menolak proposal pemerintah yang mengajukan kesetaraan gender dan LGBT (Lesbian, Homo, Biseksual dan Transgender), kutip The New Arab, hari Rabu (15/08/2018).
Pria dan wanita berbaris di bawah terik matahari dari Tunis menuju Bardo, di luar Ibu Kota di mana Parlemen Tunisia berada, guna memprotes laporan Komisi Kebebasan Individu dan Kesetaraan. Laporan, antara lain, panggilan untuk melegalkan homoseksualitas (LGBT) dan hak sama dalam warisan, kampanye yang sering disampaikan penganut pahal liberal.
Para demonstran datang dari berbagai kota di sekitar Tunisia, dengan meneriakkan “Allahu akbar”.
Aksi ini digelar Koordinasi Nasional Pembela al-Quran, kutip France24.
Komisi telah dibentuk setahun lalu oleh Presiden Beji Chaid Essebsi, yang direncanakan akan berbicara hasi Senin, di acara Hari Perempuan di Tunisia. Belum jelas apakah proposal itu pada akhirnya akan dimasukkan sebelum parlemen.
Baca Juga
Essebsi, politikus sekuler membentuk komisi khusus yang bertujuan untuk menyusul peraturan yang meningkatkan kesetaraan gender di Negara itu, dibanjiri pujian perempuan-perempuan Tunisia yang pro Barat.
Baca: Resmi Dinyatakan Menang Partai Sekuler Nidaa’ Tunis Kuasai 85 Kursi Parlemen
Tunisia adalah salah satu negara di Afrika Utara yang menerima kesetaraan gender, menempati posisi ke-117 dari 144 negara yang masuk dalam daftar survey lobal Gender Gap Index .
Proposal 300 halaman, yang dikenal sebagai Laporan Colibe, akan memberi kesetaraan hak-hak perempuan, termasuk mengusulkan diakhirinya hukuman mati dan melegalkan homoseksualitas (LGBT), yang saat ini melarang hukum pidana dan menghukum tiga tahun penjara pelaku.
Meskipun undang-undang melarang perempuan Muslim menikahi pria non-muslim telah dicabut tahun lalu, rakyat ingin konstitusi Tunisia mencakup semua bidang.
Selama ini, berdasarkan hukum Syariah, lelaki mendapat warisan dua kali lebih besar dari warisan yang diberikan kepada perempuan, hal ini yang akan diganti.
“Saya mengajukan undang-undang untuk persamaan hak waris,” kata Presiden Essebsi dalam pidatonya dikutip CNN.
Namun, ia meninggalkan beberapa pengecualian untuk para keluarga yang ingin membagi hak warisan berdasarkan hukum Islam setelah menghadapi banyak kritikan kelompok lain.
Sejak 2011, komposisi pemerintahan transisi demokrasi di Tunisia terdiri oleh partai moderat yang berkoalisi dengan partai sekuler.
Tunisia menghasilkan konstitusi yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan gender. Pemerintahan sekuler pimpinan Essebsi membatasi pengaruh agama dan dipuji Barat ikut memberi kemajuan.
Tetapi, beberapa pihak Islam menolak perubahan terhadap undang-undang mengenai persamaan pembagian hak waris, sebagaimana diatur Islam.
Meskipun Tunisia dianggap sebagai satu-satunya negara yang sukses pasca revolusi Arab Spring, pertumbuhan ekonomi masih mengecewakan. Angka pengangguran yang tinggi menyebabkan banyak pemuda Tunisia pergi ke luar negeri sejak peristiwa tersebut.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
