Hidayatullah.com—China berusaha meredam tren pernikahan mewah dan lelucon pranikah yang kerap kali melibatkan kekerasan dan bernuansa seksual.
Pihak berwenang mengatakan pernikahan-pernikahan yang digelar di masa kini terlalu bermewah-mewahan dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya China dan sosialis.
Pemerintah pusat di Beijing mengusulkan agar dibuat standar penyelenggaraan pernikahan yang lebih tradisional dan sederhana, lansir BBC Senin (3/12/2018).
Orang-orang di China, seperti halnya di negara-negara lain, kerap bersaing dengan teman dan tetangga mereka dalam penyelenggaraan pesta pernikahan. Mereka tidak terlalu peduli dengan mahalnya biaya resepsi, pakaian yang dikenakan, ongkos membuat foto pranikah di tempat-tempat eksotik bahkan di luar negeri. Para tamu juga diberi buah tangan dengan harga yang tidak murah.
Sementara itu, pesta di malam menjelang pernikahan yang banyak diisi dengan lelucon tidak jarang justru melibatkan aksi kekerasan dan seksual.
Baca Juga
Di media China, kerap muncul berita tentang pesta di malam menjelang pernikahan yang digelar sangat keterlaluan.
Pekan lalu, seorang calon pengantin pria tertabrak kendaraan ketika berusaha menyelamatkan diri dari ritual pranikah di mana dia diikat dan dipukuli.
Satu pekan sebelumnya, beberapa pengiring pengantin terluka akibat pecahan kaca, ketika para peserta pesta bujangan calon pengantian pria berusaha memasuki rumah calon pengantin wanita dengan cara mendobrak pintu dengan kapak.
Ada pula laporan yang menyebutkan pasangan-pasangan calon pengantin dipaksa menirukan cara orang berhubungan badan, atau pengiring pengantin wanita dikejar-kejar sampai pada tahap pelecehan seksual.
Kementerian Urusan Sipil mengecam semua tindakan keterlauan semacam itu, sebagai tindakan “bermewah-mewahan dan mubazir” dan mengusulkan “pedoman” penyelenggaraan pernikahan yang lebih ringkas dan sederhana, lapor kantor berita Xinhua.
Pesta pernikahan harus menonjolkan nilai-nilai sosialis dan budaya tradisional China. Pihak berwenang akan menetapkan pedoman penyelenggaraan pernikahan dan jumlah uang hadiah yang bisa diberikan,” kata pejabat kementerian Yang Zongtao dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah yang disiarkan hari Ahad (2/12/2018).
Ini bukan pertama kali pemerintah Komunis China berusaha mengatur seperti apa rakyatnya harus menggelar pernikahan. Tahun 2016, Partai Komunis merilis sebuah pedoman bagaimana menggelar pernikahan sesuai dengan kebijakan penghematan yang digariskan partai.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
