Hidayatullah.com—Sebuah kelompok kebencian anti-Muslim menerima dana puluhan ribu dolar dari pemerintah ‘Israel’, menurut dokumen yang didapat oleh majalah progresif Yahudi di AS lapor TRT World (03/09/2020).
Majalah Forward mengatakan dokumen-dokumen menunjukkan Israel menyerahkan 40.000 dolar AS atau sekitar 500 juta rupiah dalam bentuk hibah kepada sebuah kelompok Zionis Kristen bernama Proclaiming Justice to the Nations (PJTN). Organisasi ini, yang berbasis di negara bagian Tennessee, terdaftar sebagai kelompok kebencian oleh Southern Poverty Law Centre, yang melacak kelompok kebencian dan rasis lainnya.
Di situsnya, PJTN melobi sekolah-sekolah Amerika untuk menolak pengajaran Islam, mengklaim bahwa anak-anak diindoktrinasi ke dalam agama tersebut. Kelompok ini juga sangat pro-Israel, berkampanye melawan gerakan boikot yang menargetkan Israel atas perlakuannya terhadap Palestina, yang dikenal sebagai Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS).
PJTN telah melobi legislator AS untuk menentang BDS, menyebut gerakan non-kekerasan tersebut sebagai “keji” dan “anti-Semit”. Kelompok ini adalah pemain penting dalam keputusan legislatif negara bagian Tennessee pada tahun 2015 untuk mengutuk mereka yang menyerukan boikot Israel.
Kelompok ini mengklaim dirinya “berdiri di sisi yang benar dalam mendukung Israel dan tidak akan melepas dukungan itu. Tanah ‘Israel’ adalah perjanjian abadi dengan Tuhan.” Pendirinya, Laurie Cardoza-Moore, adalah yang paling getol melakukan kampanye untuk menghentikan pembangunan masjid di Murfreesboro, Tennessee, dengan tanpa dasar mengklaim itu adalah garis depan para teroris.
Baca Juga
Saat itu, Cardoza-Moore mendukung sebuah teori konspirasi yang mengklaim bahwa pihak-pihak yang mendukung masjid adalah mereka yang ingin membalas perang salib. Menurut Forward, kelompok tersebut membantah menerima bantuan langsung dari pemerintah ‘Israel’ tetapi pejabat ‘Israel’ menolak untuk berbicara langsung kepada kelompok tersebut, bersikeras bahwa dana, yang diberikan oleh sebuah perusahaan bernama Concert, dibagikan secara “profesional”.
Majalah tersebut menemukan bahwa para pejabat ‘Israel’ telah menyetujui transfer dana ke PJTN pada Januari tahun ini. Dikatakan kemungkinan tujuan uang itu adalah upaya anti-BDS PJTN di antara orang-orang Kristen Afrika Selatan.
Kelompok pro-Israel telah lama dituduh mendanai jaringan anti-Muslim di AS dan tempat lain, tetapi dukungan langsung dari pemerintah ‘Israel’ jarang terjadi.
BDS dan Israel
Dalam beberapa tahun terakhir, melawan gerakan BDS telah menjadi prioritas kebijakan luar negeri pemerintah ‘Israel’, dengan gembong Zionis Benjamin Netanyahu menggambarkannya sebagai ancaman “eksistensial” bagi ‘Israel’.
Para pendukung BDS mengatakan bahwa gerakan akar rumput ini adalah salah satu dari sedikit cara tanpa kekerasan untuk mengambil sikap menentang pendudukan Israel atas tanah Palestina dan perlakuannya terhadap orang-orang Palestina yang tinggal di dalamnya.
Gerakan ini telah mencetak beberapa kesuksesan terkenal, terutama di antara musisi yang akan tampil di Israel. Pada 2018, penyanyi Lorde dan Lana Del Rey menarik diri dari konser yang direncanakan di Israel setelah protes dari aktivis pro-Palestina.
Di tengah keberhasilan penting seperti itu, ‘Israel’ dan kelompok pro-‘Israel’ telah mulai melobi pemerintah untuk menekan BDS. Di AS, sementara tindakan anti-BDS mendapat dukungan luas di antara politisi dari kedua sisi, terdapat rintangan konstitusional untuk menegakkannya. Ini terkait dengan jaminan kebebasan berbicara dan hak untuk memprotes politik yang terkandung dalam konstitusi AS.
Namun demikian, ada 32 negara bagian AS dengan undang-undang yang mencegah pemerintah melakukan bisnis dengan mereka yang menganjurkan BDS atau bentuk sanksi lain bagi mereka yang menyerukan untuk memboikot ‘Israel’.
Dewan Perwakilan Rakyat AS juga telah mengeluarkan mosi yang mengutuk mereka yang mendukung gerakan BDS.*
