Hidayatullah.com–Sudan mengumumkan perubahan radikal pada nilai tukarnya pada hari Ahad (21/02/2021). Perubahan tersebut dapat menyebabkan harga-harga naik, yang berisiko meningkatkan ketidakpuasan yang ada atas biaya hidup, Middle East Eye melaporkan.
Pemerintah mengatakan akan meninggalkan nilai tukar tetap yang telah lama berlaku demi mata uang mengambang terkelola, yang diperlukan sebagai bagian dari program IMF, bahwa mata uang negara itu kemungkinan besar akan mengalami devaluasi dari nilai tukar saat ini yaitu 55 pound Sudan ke dolar.
Perubahan tersebut diharapkan menjadikan pound bergerak lebih dekat ke harga pasar gelap 400 terhadap dolar yang coba diperangi pemerintah.
Namun, prospek harga yang lebih tinggi datang, karena warga negara sudah bergulat dengan tingkat inflasi yang mencapai 300 persen bulan lalu, yang menyebabkan protes di beberapa bagian negara.
Menteri Keuangan Gibril Ibrahim yang baru diangkat mendesak warga untuk mentolerir dampak perubahan kebijakan, mengatakan dalam konferensi pers pada hari Ahad bahwa persoalan ini “membutuhkan semangat patriotik yang tinggi” dan “kerja sama”.
‘Keputusan yang Berani’
Banyak pengguna media sosial Sudan mempertanyakan pergerakan mata uang dan pengaruhnya terhadap standar hidup.
Beberapa pos juga mengkritisi komitmen pemerintah transisi dalam mengatasi krisis ekonomi negara melalui kerja sama dengan lembaga keuangan internasional yang memberlakukan persyaratan ketat pada dukungan.
Namun, perwakilan khusus PBB untuk Sudan, Volker Perthes, memuji “keputusan berani” tersebut.
“Ini akan membawa dukungan asing dan meningkatkan investasi. Yang penting: ini menunjukkan bahwa otoritas transisi dapat mencapai konsensus, mengambil keputusan sulit dan melaksanakannya,” cuit Perthes.
Beberapa pemerintah asing, termasuk Amerika Serikat, juga memuji keputusan tersebut.
Pemerintah transisi telah memutuskan untuk mengambil kebijakan “yang bertujuan mereformasi dan menyatukan sistem nilai tukar dengan menerapkan sistem nilai tukar fleksibel yang dikelola,” ujar bank sentral dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Sudan Tandatangani Kesepakatan Normalisasi dengan ‘Israel’, Berharap Bantuan Bank Dunia Cair
Reformasi mata uang yang Menyakitkan
Menutup kesenjangan antara nilai tukar resmi dan pasar gelap adalah inti dari program reformasi yang disepakati dengan IMF tahun lalu.
Bank sentral mengatakan perubahan kebijakannya, yang mengikuti pengangkatan kabinet baru baru-baru ini yang bertugas menangani krisis ekonomi, “sangat penting” untuk membantu mencapai stabilitas.
Ini adalah salah satu dari beberapa reformasi mandat IMF yang menyakitkan, yang juga termasuk pengurangan subsidi yang mahal, karena pihak berwenang berusaha untuk mendapatkan keringanan utang dan menarik investasi setelah pencopotan presiden Omar al-Bashir pada April 2019.
Sanksi dan salah urus ekonomi di bawah pemerintahan Bashir selama puluhan tahun menjadi penyebab signifikan kemarahan yang memicu protes terhadapnya pada akhir 2018.
Kebijakan nilai tukar baru, kata bank sentral, akan memungkinkan kurs ditentukan oleh penawaran dan permintaan, tetapi masih akan mengintervensi pasar.
Pada bulan Januari, IMF mengatakan pihaknya “bekerja sangat intensif dengan Sudan untuk membangun prasyarat pembebasan utang”.
Ketakutan Cadangan Devisa
AS baru-baru ini menghapus Sudan dari daftar hitam negara sponsor terorisme, langkah lain yang diharapkan Khartoum akan membuka pembebasan utang dan pendanaan internasional.
Pergeseran kebijakan bank sentral terjadi di tengah kekhawatiran bahwa tingkat kepemilikan mata uang asing di Sudan mendekati habis.
Kekurangan roti baru-baru ini dan juga bahan bakar menunjukkan kemungkinan negara itu “sangat kekurangan” cadangan devisa, kata Mohamed el-Nayer, seorang ekonom Sudan, kepada AFP.
Bulan lalu, pemerintah menyetujui anggaran tahun ini. Ia berharap bisa menurunkan inflasi hingga 95 persen pada akhir tahun ini.
