Hidayatullah.comHidayatullah.comHidayatullah.com
Pemberitahuan Lebih Banyak
Font ResizerAa
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Font ResizerAa
Hidayatullah.comHidayatullah.com
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Pencarian
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Internasional

Mahkamah New Zealand: Batas Usia Pemilih 18 Tahun Diskriminasi

Ama Farah
Terakhir diupdate: 21 November 2022 15:07 3:07 pm
Ama Farah
Dipublikasikan 21 November 2022 15:07
Bagikan
Bagikan

Hidayatullah.com– Mahkamah Agung New Zealand, hari Senin (21/11/2022), menyatakan bahwa batas minimal usia pemilih 18 tahun saat ini merupakan bentuk diskriminasi.

Kasus itu, yang dibawa ke pengadilan sejak 2020, diajukan oleh kelompok advokasi Make It 16, yang menginginkan agar batas usia warga yang berhak memilih dalam pemilu diturunkan menjadi 16 tahun.

Mahkamah Agung mendapati bahwa usia pemilih saat ini yaitu 18 tahun tidak sesuai dengan negara Bill of Rights, yang memberikan hak bagi warga NZ untuk bebas dari diskriminasi ketika mereka mencapai usia 16 tahun.

Keputusan MA tersebut memicu proses di mana masalah itu harus dibahas lebih lanjut oleh komite pemilihan di parlemen. Namun, bukan berarti parlemen dipaksa untuk mengubah batas usia minimum pemungutan suara.

“Ini adalah sejarah,” kata salah satu direktur Make It 16 Caeden Tipler. “Pemerintah dan parlemen tidak dapat mengabaikan pesan hukum dan moral yang begitu jelas. Mereka harus mengizinkan kami memilih.”

Baca Juga

Saudi Tak Akan Jalin Diplomatik dengan Penjajah, tanpa Negara Palestina
Masjidil Haram Dinodai Ponsel dan Kamera
Vatikan Selidiki Kabar Pesta Seks di Katedral Inggris
Muslim Yunani Khawatir Pihak Berwenang akan Hapus Jejak Utsmaniyyah di Trakia
Hujan Tidak Turun karena Wanita Iran Tidak Berhijab

Di situs webnya kelompok tersebut mengatakan tidak ada cukup alasan untuk menghentikan anak berusia 16 tahun untuk memberikan suara ketika mereka di usia yang sama diperbolehkan mengemudi, bekerja purnawaktu, serta membayar pajak.

Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern mengatakan pemerintah akan menyusun rancangan undang-undang untuk mengurangi usia pemilih menjadi 16 tahun, yang kemudian dapat diloloskan lewat pemungutan suara di parlemen.

“Saya pribadi mendukung penurunan usia pemilih tetapi ini bukan masalah saya atau bahkan pemerintah saja, setiap perubahan dalam undang-undang pemilu seperti ini membutuhkan suara dukungan 75 persen anggota parlemen,” kata Ardern seperti dikutip Reuters.

Partai politik memberikan pandangan beragam tentang masalah ini. Partai Hijau menginginkan tindakan segera untuk menurunkan usia pemilih menjadi 16 tahun, tetapi oposisi terbesar, Partai Nasional, tidak mendukung usulan perubahan tersebut.

“Kami merasa nyaman dengan batasan 18. Banyak negara yang berbeda memiliki tempat berbeda di mana garis ditarik dan dari sudut pandang kami, 18 baik-baik saja.”*

Redaktur: Ama Farah
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!

Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah

donasi online
TAG:New Zealand
Bagikan tulisan ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Salin tautan Print
Tulisan sebelumnya jenazah covid Usulan Hibah Rp15 Miliar untuk MUI DKI, DPRD Tegaskan Karena Kebutuhan Pemulasaran Jenazah
Tulisan selanjutnya Haedar Sebut Muktamar Muhammadiyah ke-48 Bermarwah Miliki Keteladanan

Ikuti Kami

1.2KLike
89KFollow
27.8KFollow
222KSubscribe
Ad image
Ad image

Terpopuler

Berita

Persatuan Ulama Muslim Internasional Sambut Pakta Pertahanan Mekkah, Serukan Aliansi Umat Islam

Berita
19 Agustus 2026 06:00
Turki dan ‘Israel’ Berlomba-Lomba Jadi Pusat AI Dunia
Nasib Pengungsi Rohingya, Mau Pulang Harus Minta Izin Pemerintah Myanmar
MAI Sampaikan 14 Rekomendasi untuk RUU Perampasan Aset
Haedar Nashir: Indonesia Milik Bersama, Kemakmuran Rakyat Harus Menjadi Agenda Utama

Terbaru

  • Jubir Parlemen Iran Berkunjung ke Baghdad, Iraq Minta Diperbolehkan Melewati Selat Hormuz
  • Suriah Tangkap Seorang Pejabat Keamanan Bashar al-Assad
  • Portugal Melarang Burqa
  • UEA Putuskan Hubungan Dagang, Iran Peringatkan Negara Teluk Tidak Bantu Amerika
  • Turki dan ‘Israel’ Berlomba-Lomba Jadi Pusat AI Dunia
  • Roberto Carlos Dikabarkan Masuk Islam, Kabar Mualaf Legenda Brazil Jadi Perhatian
  • MAI Sampaikan 14 Rekomendasi untuk RUU Perampasan Aset
  • DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Sebelum Desember 2026
  • Persatuan Ulama Muslim Internasional Sambut Pakta Pertahanan Mekkah, Serukan Aliansi Umat Islam
  • Bagaimana Pakta Pertahanan Mekkah Bisa Mengubah Peta Ekonomi Timur Tengah?

Mungkin Anda Juga Suka

Internasional

Potret Pasukan Khusus Wanita Arab Saudi yang Akan Jaga Keamanan Umrah dan Haji

13 Januari 2023 15:00
Internasional

Mayoritas Muslim, Kota di AS Ini Perbolehkan Penyembelihan Hewan untuk Qurban

13 Januari 2023 07:00
Bendera LGBT AS
Internasional

Politisi Republikan AS Ajukan UU yang Melarang Pengibaran Bendera LGBT dan BLM

13 Januari 2023 05:01
Internasional

Muslimah India Berprestasi Ini Harus Pindah Sekolah Demi untuk Tetap Berhijab

12 Januari 2023 19:30
Hidayatullah.comHidayatullah.com
Follow US
Copyright 2023 © Hidayatullah.COM
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Informasi Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lupa password?