Hidayatullah.com – Setidaknya 13 orang, termasuk seorang petugas kepolisian, tewas dan sekitar 150 lainnya terluka dalam bentrokan antara dua kelompok yang berseberangan di ibu kota India. Kerusuhan paling mematikan di kota itu sejak protes terhadap Undang –Undang Amendemen Kewarganegaraan (UUCAA) baru dua bulan yang lalu. Massa yang marah membakar sebuah masjid di tengah bentrokan yang sedang berlangsung lapor Daily Sabah pada 25 Februari 2020.
Bentrokan itu pecah di distrik timur laut kota antara ribuan demonstran yang mendukung dan menolak UU Amendemen Kewarganegaraan baru yang anti-Muslim. Polisi menggunakan gas air mata dan granat asap tetapi kewalahan untuk membubarkan kerumunan massa pelempar batu. Massa merobohkan barikade besi dan membakar kendaraan serta sebuah stasiun pengisian bahan bakar.
“Beberapa orang yang dibawa masuk memiliki luka tembak,” kata Dr. Rajesh Kalra, seorang pengawas medis di Rumah Sakit Guru Teg Bahadur di New Delhi, seperti yang dilaporkan Reuters.
https://twitter.com/iihtishamm/status/1232345921335283717
Sementara itu, Masjid Ashok Nagar Delhi dibakar oleh para pelaku yang tidak dikenal. Menurut laporan media setempat, masjid saat itu dikelilingi oleh massa yang meneriakkan slogan-slogan ultranasionalis sambil memasang “Bendera Hanoman” di bagian atas masjid. Dua wartawan India diduga diserang oleh massa tersebut ketika mereka sedang meliput masjid yang terbakar, seperti yang dilaporkan The Week.
Baca Juga
Ketegangan di beberapa bagian kota itu masih tinggi pada Selasa dengan sekolah-sekolah tetap tutup di beberapa daerah di tengah laporan berita tentang bentrokan baru. Setidaknya lima stasiun kereta metro di kota itu ditutup.
Kekerasan mulai terjadi pada akhir pekan kemarin dan terus mengguncang ibu kota di tengah kunjungan Presiden AS Donald Trump dan keluarganya.
Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) India, yang memudahkan jalan bagi non-Muslim dari negara tetangga bermayoritas Muslim untuk mendapatkan kewarganegaraan, telah memicu berminggu-minggu demonstrasi yang seringkali berubah menjadi kekerasan terhadap pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi. Undang-undang itu dipandang oleh para kritik sebagai tindakan diskriminasi terhadap Muslim.
India, dengan populasi lebih dari 1,3 miliar, mencakup 80% beragama Hindu dan 14% Muslim, yang berarti memiliki salah satu populasi terbesar Muslim di negara manapun di dunia. Ada banyak pertanyaan yang mencuat tentang sikap pemerintah, dipimpin oleh partai nasionalis Hindu PM Modi, terhadap 172 juta Muslimnya. Serangan terhadap minoritas, terutama Muslim, telah meningkat tajam di seluruh India dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Modi.*
