Hidayatullah.com– Penggemar sepakbola yang dipidana karena menjual atau menggunakan obat-obatan kelas A seperti kokain di stadion akan dilarang menonton pertandingan selama lima tahun.
Aturan baru itu, diumumkan pada hari Kamis (19/5/2022) oleh Menteri Kepolisian Kit Malthouse, juga bisa mengharuskan siapa pun yang dihukum untuk menyerahkan paspornya ketika tim mereka bermain di luar negeri, lansir The Guardian.
Perdana Menteri Boris Johnson mengklain kecanduan narkoba di kalangan kelas menengah ikut mendorong naik angka kriminalitas di Inggris, terutama kriminalitas jalanan.
“Itu sebabnya kami meningkatkan upaya untuk memastikan mereka yang melanggar hukum menghadapi konsekuensi penuh, karena mengonsumsi obat-obatan terlarang bukanlah kejahatan tanpa korban,” kata Johnson.
Kebijakan pemerintah itu didukung oleh National Police Chiefs’ Council. Pasalnya menurut mereka penyalahgunaan narkoba ikut memicu kerusuhan, bentrokan dan kekerasan antarkelompok pendukung tim sepakbola saat pertandingan digelar.
Baca Juga
Statistik yang dirilis UK Football Policing Unit (UKFPU) pada bulan Januari menunjukkan peningkatan jumlah penangkapan sebanyak 47% dibandingkan periode yang sama di musim 2019-2020, dan kenaikan 36% laporan kerusuhan dalam pertandingan.
Hampir setahun silam, ribuan orang tanpa tiket berusaha masuk ke dalam Wembley Stadium guna menyaksikan laga Final Euro 2020 Inggris versus Italia, sementara ribuan lainnya membuat kekacauan publik di Olympic Way. Menurut para pengamat, konsumsi alkohol dan kokain yang berlebihan jelas terlihat ketika kerusuhan-kerusuhan itu terjadi.
“Semakin banyak polisi menemukan narkoba kelas A di pusat kerusuhan itu, jadi kita harus bertindak. Keluarga sepakbola ingin setiap lapangan menjadi tempat yang aman bagi para penggemar, terutama anak-anak, dan demikian pula kami,” kata Malthouse.
Dia menambahkan bahwa larangan menonton semacam itu di masa lalu berhasil diterapkan untuk meredam kerusuhan dan kekerasan rasial dalam pertandingan sepakbola. Dan sekarang peraturan serupa ingin diberlakukan untuk kerusuhan yang berkaitan dengan narkoba.*
