Hidayatullah.com– Rapat Paripurna DPR kembali digelar pada hari ini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (09/07/2019). Rapat mengagendakan laporan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN 2020 dan RKP Tahun 2020.
Selain itu, rapat paripurna hari ini juga mendengarkan pandangan fraksi-fraksi di parlemen atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) 2018.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, saat memberikan interupsi pada Rapat Paripurna, mengkritik pembangunan infrastruktur sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019.
Ia menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia belum sepenuhnya berefek maksimal dan berdampak baik bagi masyarakat.
Pasalnya, menurut Politisi Partai Gerindra ini, masih banyak pihak yang seharusnya diuntungkan dengan adanya pembangunan infrastruktur, namun malah dirugikan.
“Kami melihat infrastruktur sudah dibangun begitu besar jumlahnya sekitar Rp 400 triliun lebih, tetapi hampir dikatakan hasilnya belum maksimal. Masih banyak pihak yang dirugikan,” ujarnya Selasa (09/07/2019).
Bambang mencontohkan, pembangunan infrastruktur pada sektor pertanian tidak memberikan dampak positif terhadap swasembada pangan.
Bahkan selama pembangunan infrastruktur itu juga menelan korban jiwa, hingga banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) turut mengalami kerugian.
Bambang menilai, pembangunan infrastruktur seharusnya berdampak baik dan mempermudah masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang mendasar.
“Infrastruktur seharusnya bisa memberikan satu jaminan ketersediaan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” tandasnya.
Selain itu, Bambang menyebut, pembangunan infrastruktur juga membuat banyak kontraktor gulung tikar.
“Jumlah kontraktor kita 45 ribu yang mati. UKM yang kolaborasi jadi koperasi mati, 40 ribu lebih mati dalam 3-4 tahun ke belakang. PHK dari industri yang mendukung infrastruktur malah terjadi besar-besaran,” jelasnya.
Beberapa kontraktor yang gulung tikar atau menutup perusahaan.
“Saya melihat infrastruktur ini harusnya beri jaminan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Ini tidak ada perubahan sama sekali. Kalau begini terus, maka kami mohon DPR perhatikan masalah ini,” tegasnya.
Kata Bambang juga, apabila problem infrastruktur tersebut tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan mengakibatkan kerugian yang begitu besar terhadap pihak-pihak terkait.
“Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah untuk serius dalam menangani permasalahan tersebut,” ujar politisi daerah pemilihan Jawa Timur ini.* PARL/CNBC
