Hidayatullah.com– Anggota DPR RI Sukamta menyebut bahwa kekuatan politik di luar pemerintahan (oposisi) maupun yang di dalam pemerintahan membutuhkan sinergi dalam membangun bangsa.
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa kita butuh kerja sama untuk mewujudkan cita-cita bangsa, antara kekuatan di dalam dan di luar pemerintahan,” ujar Sukamta di Jakarta kepada hidayatullah.com dalam keterangannya semalam, Senin (21/10/2019).
Menurut Sukamta, sinergi itu dibutuhkan karena dalam membangun bangsa, diperlukan kerja cerdas, bukan hanya semangat kerja.
“Perlu adanya dialektika dengan pemikiran-pemikiran di luar pemerintahan agar kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang cerdas,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini.
Di sisi lain, Sukamta menyoroti kinerja Presiden Joko Widodo pada periode awal lima tahun lalu, 2014-2019. Doktor lulusan Manchester ini menyoroti persoalan pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
Sementara pembangunan manusia, lanjutnya, meskipun sudah dibuat kementerian khusus pembangunan manusia sejak awal periode 2014, roadmap (peta jalan) pembangunan manusianya baru disusun pada tahun ke-4 pemerintahan yaitu tahun 2018, menjelang akhir periode.
Baca: FPKS Siap Awasi Program Jokowi-Ma’ruf Secara Kritis dan Konstruktif
Program pembangunan manusia sudah ada sebelumnya dan tersebar ke dalam berbagai sektor, namun hingga saat itu belum ada peta jalan yang menaungi semua program tadi.
Ini indikasi seolah pemerintah lebih mementingkan aspek manusia daripada infrastruktur. Logika berpikir seperti ini, masih kata Sukamta, berpotensi menimbulkan berbagai masalah pelik yang sistematis, khususnya soal pendanaan.
“Menurut hemat saya,” lanjutnya, “pemerintah harusnya memprioritaskan pembangunan manusia terlebih dahulu, kemudian barulah pada periode kedua fokus pada pembangunan yang lain termasuk infrastruktur.”
Baca: Pakar: Jangan Sampai Kabinet Jokowi Hasil ‘Bagi-bagi Kue’
Oleh karena itu, menurut Sukamta, dengan adanya sinergi tersebut, ia berharap akan lahir manusia-manusia yang tangguh dan sejahtera, yang akan mampu membangun dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, seperti infrastruktur, secara baik dan produktif.
“Semoga kerja sama kita sebagai kekuatan penyeimbang yang konstruktif terhadap pemerintah membuahkan hasil berupa kemajuan dan keberadaban bangsa serta kesejahteraan rakyatnya,” ujarnya, seraya mengucapkan “Selamat bekerja menunaikan janji-janji, Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf Amin.”
Diketahui, sejauh ini PKS tetap bersikukuh sebagai partai oposisi meskipun sejumlah partai yang pernah berkoalisi dengan PKS pada Pemilu 2019 lalu kini terlihat sudah merapat ke pemerintahan Jokowi.
Bahkan, Fraksi PKS di DPR RI siap mengawasi program Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam lima tahun ke depan secara kritis dan konstruktif.
Dalam mengawasi jalannya pemerintahan, FPKS secara faktual akan mengambil jarak kritis dengan Pemerintah sebagai konsekuensi berdemokrasi.
Baca: Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Diminta Komitmen Tunaikan Janji
Namun demikian, Ketua FPKS Jazuli Juwaini meyakinkan bahwa itu semua didasarkan atas argumentasi dan data-data yang memadai.
“Kita akan mengkoreksi yang salah, mendukung yang baik. Menghindari sikap yang menganggap semua salah dan semua benar. Selama lima tahun kemarin Fraksi PKS punya banyak catatan kritis-konstruktif terhadap kepemimpinan dan kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK, mudah-mudahan ada perbaikan ke depan,” ujar legislator asal Banten ini dalam siaran persnya di Jakarta, Ahad (20/10/2019) diterima hidayatullah.com.*
