Hidayatullah.com- Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar menyampaikan HRS bersama tim kuasa hukumnya akan mengajukan banding terhadap vonis 8 bulan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.
“Bahwa oleh karena JPU telah menyatakan banding terhadap putusan perkara Megamendung dan Petamburan, maka untuk memberikan masukan dan bukti-bukti kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa perkara a quo dengan adil dan bijak maka dengan ini kami akan menggunakan hak kami untuk melakukan upaya hukum banding terhadap perkara Petamburan,” kata Aziz Yanuar dalam keterangannya yang diterima hidayatullah.com, Selasa (01/06/2021).
Aziz menerangkan bahwa pembatasan upaya hukum banding yang dilakukan terhadap perkara Petamburan didasarkan karena dalam perkara Megamendung yang notabene menggunakan pasal yang sama, peristiwa yang serupa, dengan majelis hakim yang sama, namun menghasilkan disparitas putusan.
“Oleh karena dalam perkara Megamendung hakim menilai tidak perlu menjatuhkan pidana badan dan hanya menjatuhkan pidana denda, namun dalam perkara Petamburan hakim justru menjatuhakan pidana badan dan mengesampingkan hukuman denda yang sudah dibayarkan Habib Rizieq Shihab dan kawan-kawan,” terang Aziz.
Meski begitu, Aziz mengungkapkan pihaknya tetap menghormati putusan majelis hakim yang telah dengan sangat objektif memimpin jalannya sidang hingga memutuskan perkara Megamendung dan Petamburan dengan sangat bijak.
Baca Juga
Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab dan lima terdakwa lain yang merupakan eks petinggi FPI divonis hukuman delapan bulan penjara oleh majelis hakim dalam kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat. Sementara, untuk kasus pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung, Habib Rizieq dikenakan vonis pidana denda Rp20 juta.
Vonis untuk kasus kerumunan Petamburan ini diketahui lebih ringan dari dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam tuntutannya memberi hukuman kepada Habib Rizieq 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa kurungan.
Habib Rizieq Shihab dianggap telah melanggar Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan untuk kelima mantan petinggi FPI, jaksa menuntut masing-masing 1 tahun 6 bulan dengan pengurangan masa tahanan. Kelimanya yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi.
Jaksa menyebutkan bahwa mereka telah melanggar Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.* Azim Arrasyid
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
