Hidayatullah.com–Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan gerakan Islam Hamas mencela tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyarankan agar isu Yerusalem (Baitul Maqdis) dikeluarkan dari perundingan damai Timur Tengah, lapor kantor berita China Xinhua, hari Kamis, 23 Agustus 2018.
Ahmad Tamimi, anggota Komite Eksekutif PLO, mengatakan pernyataan Trump tentang isu masalah Baitul Maqdis dari negosiasi ‘Israel’-Palestina, “sia-sia.”
“Pernyataan Trump mengungkapkan bias Amerika terhadap ‘Israel’ dan perluasan ilusi Amerika, yang termasuk menyetujui apa yang ia sebut ‘Kesepakatan AbadIni’ tanpa Baitul Maqdis sebagai Ibu Kota negara Palestina.
“Trump tidak akan bisa menghapus Baitul Maqdis dari hati orang Palestina, Arab, dan Muslim,” kata Tamimi dalam sebuah pernyataan.
Baca: Keputusan Donald Trump terhadap Baitul Maqdis karena Tekanan Kelompok Fundamentalis
Para pemimpin Palestina berulang kali mengumumkan penolakan mereka terhadap rencana perdamaian di Timur Tengah yang mengesampingkan masalah-masalah seperti Baitul Maqdis, pengungsi, dan permukiman Yahudi.
Hari Selasa, dalam sebuah pidato di Virginia, Donald Trump mengatakan, “Kami telah menghapus masalah Yerusalem dari meja perundingan.”
“Selama negoisasi, ‘Israel’ akan membayar harga yang lebih tinggi karena mengambil hadiah yang sangat berharga,” katanya, merujuk pada pengakuan Washington atas langkah untuk menjadikan Baitul Maqdis Ibu Kota ‘Israel’ pada Desember 2017.
Pemimpin Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas baru-baru ini mengatakan Palestina tidak akan mengadakan perundingan dengan pemerintahan Presiden Trump atau menerima negara itu sebagai mediator perdamaian sebelum ia menarik keputusannya berhubung isu Baitul Maqdis.
Di Gaza, juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri menggambarkan keputusan Presiden Trump untuk menghapus masalah Baitul Maqdis dari pembicaraan Palestina-’Israel’ sebagai “sangat berbahaya.”
“Perlu ada respon tegas dari Palestina seperti menarik pengakuan ke ‘Israel’, membatalkan kerja sama keamanan dan memutuskan semua hubungan dengan pemerintah Amerika,” katanya.*
