Hidayatullah.com—Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, kembali memicu kontroversi setelah sebuah video yang beredar luas di media Israel menunjukkan dirinya mengunjungi penjara yang menahan warga Palestina yang disebut pemerintah Israel sebagai pelaku serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Dalam video tersebut, yang pertama kali ditayangkan oleh media Israel Ynet dan Israel Hayom, Ben Gvir terlihat membuka jendela sel di mana para tahanan berjongkok dengan posisi tengkurap di lantai. Ia terdengar berkata dengan nada tinggi.
“Aturan di sini adalah ketika kamu mengetuk, semua Nukhba berada di lantai. Tidak ada marmalade, tidak ada cokelat, tidak ada TV, tidak ada radio. Semua yang dulu ada di sini sudah kami ambil. Tapi masih ada satu hal yang harus ditambahkan: hukuman mati untuk para teroris,” ujarnya.
Pernyataan tersebut langsung memancing kritik dari kelompok hak asasi manusia dan sejumlah tokoh politik Israel sendiri.
Para analis menilai, tindakan Ben Gvir mencerminkan pendekatan ekstrem terhadap tahanan Palestina dan dapat memperburuk situasi keamanan serta hubungan Israel–Palestina yang sudah rapuh.
Baca Juga
Beberapa politisi oposisi di Knesset menuding Ben Gvir menggunakan jabatan publiknya untuk menebar provokasi dan memperkeruh situasi.
“Ben Gvir tidak bertindak sebagai menteri keamanan nasional, tetapi sebagai provokator nasional,” kata anggota oposisi Yair Lapid dalam pernyataannya, seraya menambahkan bahwa kebijakan keras semacam itu hanya memperpanjang siklus kekerasan.
Analis politik independen, Daniel Seidemann, menyebut tindakan Ben Gvir “bukan upaya menjaga keamanan, melainkan bentuk ideologisasi sistem hukum dan penjara Israel.”
Ia menilai langkah itu bagian dari “agenda kolonial” yang bertujuan memperkuat kontrol terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan.
Kecaman juga datang dari lembaga HAM seperti B’Tselem dan Human Rights Watch, yang menyoroti perlakuan terhadap tahanan Palestina, termasuk pembatasan makanan, komunikasi, dan fasilitas dasar sejak perang Gaza kembali pecah.
Amnesty International menilai pernyataan Ben Gvir sebagai “indikasi nyata pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa.”
Ben Gvir bukan sosok baru dalam kontroversi. Sebelum menjadi menteri, ia dikenal sebagai aktivis pemukim Yahudi dan anggota partai sayap kanan radikal Otzma Yehudit. Ia pernah dihukum karena tuduhan terorisme dan hasutan kebencian terhadap warga Arab.
Dalam wawancara pada 2023, ia pernah menyatakan bahwa “hak warga Yahudi untuk bergerak di jalanan Yudea dan Samaria lebih penting daripada kebebasan orang Arab,” yang menuai kecaman dari komunitas internasional, termasuk Departemen Luar Negeri AS.
Ben Gvir juga secara terbuka menyerukan pencaplokan penuh wilayah Tepi Barat dan pengusiran warga Palestina dari Gaza untuk digantikan oleh pemukiman Yahudi.
Saat menjabat sebagai menteri, ia memerintahkan pemotongan jatah makanan dan fasilitas bagi tahanan Palestina, dengan alasan memperketat kebijakan keamanan nasional.
Mahkamah Agung Israel bahkan sempat menegur pemerintah karena dianggap “secara sistematis mengurangi pasokan makanan tahanan di bawah standar minimum,” lapor Associated Press.
Kritik terhadap Ben Gvir juga datang dari kalangan mantan tawanan Israel di Gaza. Dalam wawancara dengan Times of Israel, beberapa di antaranya menuding retorika Ben Gvir “memicu pembalasan terhadap tawanan Israel di Gaza.”
“Setiap kali ia berbicara tentang memperketat perlakuan pada tahanan Palestina, kami yang lebih dulu menanggung akibatnya,” kata seorang mantan sandera.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
