Hidayatullah.com–Perombakan kabinet dan reshuffle baru saja dilakukan pemerintah Joko Widodo. Muhajir Effendi, salah satu tokoh Muhammadiyah yang juga dikenal sebagai pegiat pendidikan ditunjuk presiden Joko Widodo, menggantikan Anies Baswedan, memimpin pos Kemenkdikbud.
Apa saja tugas yang diberikan dan komitmenya? Berikut wawancaranya.
Tugas apa yang diminta oleh presiden terhadap Anda?
Ada 2 persoalan besar, masalah ketidakmerataan (kesenjangan) pendidikan, yang kedua adalah mismatch. Ketidaknyambungan antara keterampilan, kecakapan tenaga kerja kita dengan kebutuhan industri.
Dan ini akan kita perkuat. Saya sampaikan ini adalah problem lintas sektor dan ditangani secara terpadu. Ada kementerian lain yang ikut bertanggung jawab. dan Presiden menyambut baik perlu adanya koordinasi dan sinergi untuk masalah tenaga kerja.
Selain tugas utama diatas, masalah lain apa yang mendesak untuk ditangani?
Untuk guru ya, karena sebagai tulang punggung pendidikan formal, akan ditangani secara sungguh-sungguh. Karena disitu ada problem kualitas guru, profesionalisme guru.
Keluhan orang tua murid terhadap biaya pendidikan masih banyak, tanggapan Anda?
Kalo sekolah tidak melanggar regulasi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. tidak bisa intervensi terlalu jauh, tergantung kebijakan sekolah, terkait penarikan dsb itu. Tapi kalau sekolah itu menerima bantuan dari pemerintah. dimana persyaratanya sekolah itu tidak boleh memungut bayaran dari siswa, ya itu bisa kita kenai sanksi. Ya kalau bapak merasa berat, ya tidak usah sekolah di situ, ya cari sekolah yang gratis. Pilihanya itu.
Mengenai kesejahteraan guru honorer. Bagaimana pandangan bapak?
Berani tidak menaikkan anggaran pendidikan? Mengangkat honorer, itu bukan soal berani atau tidak berani. Tapi itu soal uangnya ada atau tidak. Karena APBN itu pak bukan hanya kita keluarkan, tapi juga darimana pemasukanya. Sama saja kayak keluarga, kan tidak mungkin belanja seenaknya. Jadi tidak segampang itu, guru honor problem nasional.
Saya tidak bisa jawab serampangan, tapi saya akan concern perhatikan masalah itu.
Apa visi Anda sebagai Mendikbud?
Saya ini kan pembantu presiden, menterjemahkan visi presiden bidang pendidikan. Dan insyallah saya akan memberikan sumbangsih dan profesionalisme terbaik saya untuk bangsa.
Apa yang membuat Presiden Jokowi menunjuk Anda?
Kebijakan itu kan politik. Di bidang pendidikan juga ada politik pendidikan (educational policy). Nah sebagai seorang menteri pasti 70-80% porsinya pasti pada formulasi kebijakan. Mungkin beliau juga menilai saya cukup paham dengan berbagai hal yang yang berhubungan dengan politik.
Apakah Anda akan melanjutkan program-program menteri sebelumnya?
Setiap pemimpin kan ada style, ada gaya kepimpimpinan. Ada irama kepemimpinan. Yang untuk orang yang gak paham, dianggap telah mengganti yang baru.
Selain sejumlah problematika diatas, dunia pendidikan nasional juga dihadapkan pada masalah dekadensi moral di kalangan pelajar. Dimana aksi tawuran antar pelajar dan sekolah, dan aksi bullying masih kerap terjadi. Semoga Mendikbud baru bisa menjawab persoalan tersebut.*
