Hidayatullah.com — Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta kepolisian lekas membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB). Apalagi kepolisian setempat juga tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan KLB tersebut.
“(Polri) harus segera mengambil langkah-langkah nyata untuk membubarkan acara yang nyata-nyata dilakukan secara ilegal tersebut,” kata Didik dalam keterangan tertulis, Jumat (05/03/2021).
Anggota Komisi III DPR RI itu mengungkapkan para mantan kader itu tidak memiliki wewenang secara sah untuk menggelar KLB. Terlebih KLB itu juga melibatkan pihak eksternal partai.
Merujuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, hanya ada dua kondisi yang membuat KLB mungkin dilakukan.
Pertama, KLB diusulkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) yang saat ini diduduki oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga
Kedua, KLB mungkin dilakukan jika disetujui minimal tiga per empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang terdiri dari 34 wilayah dan setengah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang terdiri dari 514 cabang. Hal ini juga harus disetujui oleh ketua MTP.
“Maka bukan hanya melanggar hukum, tapi lebih jauh dari itu, bisa membahayakan tatanan demokrasi kita,” kata Didik.
Kongres Luar Biasa di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara diinisiasi oleh sejumlah kader yang telah dipecat Partai Demokrat.
Terpisah, DPP Partai Demokrat menganggap KLB tersebut ilegal lantaran tak sesuai dengan AD/ART. Seharusnya, KLB dihelat oleh DPP atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi yakni Susilo Bambang Yudhoyono.
Sejauh ini, Mabes Polri menyatakan tidak mengeluarkan izin atas kegiatan KLB tersebut. Hal itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.
“Polri tidak mengeluarkan izin (KLB Demokrat),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (05/03/2021).
Pihak KLB mengklaim Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi kandidat terkuat ketua umum dalam KLB. Max Sopacua mengatakan Moeldoko memang sudah didambakan oleh para kader untuk memimpin partai.*
Baca juga: Badai Partai Demokrat Tidak Sekadar Mendongkel AHY, Lebih Jauh dari Itu
