Hidayatullah.com– Pemerintah Ukraina mengatakan para pejabat korup menyelewengkan $40 juta dari anggaran pertahanan.
Pegawai sebuah perusahaan alat perang Ukraina berkonspirasi dengan sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan untuk menyelewengkan hampir $40 juta (€37 juta) yang dialokasikan untuk membeli 100.000 mortir untuk perang melawan Rusia, kata dinas keamanan Ukraina SSU melaporkan.
SSU dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dengan satu orang ditahan setelah ditangkap ketika berusaha keluar dari Ukraina. Apabila dinyatakan terbukti bersalah, mereka terancam hukuman sampai 12 tahun penjara, lansir RFI Senin (29/1/2024).
Menurut pernyataan tersebut, SSU Military Counterintelligence mengungkap skema kecurangan tersebut pada Desember 2023, dan kala itu pihak berwenang berhasil menahan seorang kepala direktorat di Kementerian Pertahanan.
Hasil penyelidikan mengungkap bahwa pejabat itu berusaha menyalahgunakan dana yang dialokasikan untuk kebutuhan militer.
“Pelaku mengatur transfer hampir 1,5 miliar hryvinia (sekitar €39 juta) dari dompet Kementerian Pertahanan ke sejumlah rekening asing yang berkaitan dengan perusahaan makelar pembelian mortir untuk militer, kata SSU.
Angka itu 30 persen lebih tinggi dari nilai kontrak alternatif yang disusun oleh lembaga yang baru dibentuk Defence Procurement Agency.
Meskipun sudah dilakukan transfer dana, tetapi amunisi yang dipesan tidak kunjung dikirim dan uangnya justru kemudian disebar ke berbagai rekening di Ukraina dan beberapa negara Balkan, kata pihak penyidik.
Pihak Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan uang yang berhasil diselamatkan nantinya akan dikembalikan ke kas pertahanan.
Investigasi terhadap korupsi di lingkungan pejabat pemerintah Ukraina dilakukan karena negara itu bersemangat ingin segera diterima sebagai anggota blok kerja sama ekonomi Uni Eropa dan blok kerja sama pertahanan NATO.
Para pejabat Uni Eropa dan NATO meminta agar pemerintah Kyiv terlebih dahulu melakukan aksi bersih-bersih korupsi sebelum bergabung dengan kedua organisasi multinasional itu.
Presiden Volodymyr Zelensky terpilih sebagai pemimpin Ukraina karena mengkampanyekan anti-korupsi pada pemilu 2019, seperti karakter yang diperankannya dalam sebuah acara komedi di televisi yang melambungkan namanya sebagai pelawak.
Ironisnya, korupsi di Ukraina justru semakin merajalela ketika negara itu berusaha mempertahankan diri dari invasi Rusia.
Untuk membuktikan komitmennya, Zelensky memecat sejumlah pejabat tinggi, termasuk Ivan Bakanov yang menjabat sebagai kepala State Security Service pada Juli 2022.*
