Hidayatullah.com–Umat Islam di wilayah Kashmir yang dikuasai India terpaksa menjalani ibadah puasa dengan hidup prihatin. Pasalnya pemerintah India yang penduduknya mayoritas Hindu memberlakukan jam malam yang ketat di wilayah itu dan persediaan makanan yang terbatas.
“Kami menunggu Ramadhan seperti tahun-tahun lalu. Tapi karena jam malam, puasa kali ini sangat sulit dilalui,” ujar Reyaz Ahmad dari utara Kashmir.
Jam malam diberlakukan sejak 24 Agustus lalu untuk memblokir demonstrasi pro-independen yang dilakukan mayoritas Muslim di wilayah itu. Jam malam sempat dicabut selama empat jam pada 30 Agustus lalu untuk memberi kesempatan buat orang Kashmir membeli dan menyimpan persediaan pangan untuk puasa sebelum aturan itu diberlakukan lagi.
Jam malam juga menghentikan publikasi surat kabar lokal. Stasiun TV dan karyawannya juga diperintahkan untuk tidak menyiarkan program berita dan hanya menyiarkan hiburan saja.
Arif Hussain dari Kota Srinagar mengeluh karena orang muslim Kashmir menderita di bawah kebijakan tahanan rumah.
“Kami berharap Ramadhan kali ini akan membawa perdamaian dan kebebasan untuk kami,” tambahnya.
Umat Islam Kashmir menderita kekurangan persediaan pangan dan komoditas utama lantaran blokade ekonomi di wilayah itu.
“Bila semua negara Islam menyambut dengan antusias akan datangnya bulan suci Ramadhan, kami, orang muslim di wilayah Kashmir yang dikuasai India dihadapkanpada berbagai persoalan lantaran ketiadaan komoditas utama. Kami bahkan tidak dapat melaksanakan salat khusus selama jam malam,” ujar seorang imam lokal di Kupwara.
Polisi melarang orang muslim untuk shalat Jumat pada pekan lalu. Sebagian besar masjid di kawasan itu ditutup karena masyarakat dipaksa untuk tetap berdiam diri di dalam rumah. Banyak warga Kashmir sulit menemukan makanan untuk puasa. Banyak toko di Srinagar, yang dihuni satu juta orang muslim, sudah kehabisan pasokan pangan.
Kashmir terbagi menjadi dua bagian yang masing-masing dikuasai India dan Pakistan. Sejak merdeka dari koloni Inggris pada 1947, India dan Pakistan terlibat tiga kali perang, dua di antaranya memperebutkan wilayah Kashmir. Pakistan dan PBB mendukung hak bagi rakyat Kashmir untuk menentukan masa depan mereka. Namun opsi ini ditolak New Delhi. [iol/tbt/hidayatullah.com]
