Hidayatullah.com–Militer Australia tercoreng skandal seks. Tujuh belas personil, termasuk perwira, sedang diselidiki setelah terungkapnya pelecehan terhadap wanita secara “eksplisit dan menjijikkan” di dalam email dan gambar.
Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal David Morrison mengatakan, ia terkejut dengan terungkapnya kasus tersebut, sesuai laporan pemerintah tahun lalu yang memerinci lebih dari 1.000 klaim pelecehan seksual atau lainnya dalam pasukan terjadi dari tahun 1950 sampai sekarang.
Laporan itu dipicu oleh apa yang disebut “skandal Skype” pada tahun 2011, ketika rekaman streaming seorang kadet pria berhubungan seks dengan teman wanita seangkatannya di ruangan lain tanpa sepengetahuan sang wanita penayangan onlinenya.
“Saya akan mengatakan, (kejadian saat ini) lebih buruk dari masalah Skype,” kata Letnan Jenderal Morrison dalam konferensi pers, dilansir the Telegraph, Kamis (13/06/2013).
“Saya melihat yang dituduhkan itu benar-benar dalam kondisi parah.”
Dia mengatakan, mereka diduga terlibat dalam produksi dan distribusi atas materi yang “sangat tidak pantas” yang tersimpan di sistem komputer pertahanan dan Internet publik selama tiga tahun terakhir. Penggunaan narkoba juga mungkin terlibat.
Tiga orang telah diskors sejauh ini dan mungkin menghadapi tuduhan polisi militer, katanya. Lima lainnya mungkin bisa diskors dan sembilan lainnya sedang diselidiki.
Sebanyak 90 personel Angkatan Bersenjata Australia terlibat dalam komunikasi email, Morrison menambahkan.
Peringkat tertinggi perwira yang terlibat adalah seorang letnan kolonel, dengan sisanya sejumlah mayor, kapten, petugas administrasi, sersan atau kopral.
Letnan Jenderal Morrison menolak menyebutkan rincian materi yang terkandung. Ia hanya mengatakan, isinya “tekstural dan menggambarkan secara eksplisit bersifat merendahkan dan profan”.
Ia mengatakan, ia telah berbicara dengan beberapa wanita yang terlibat dan meminta maaf.
Dalam skandal Skype, pemerintah Australia menyampaikan permintaan maaf di parlemen terhadap korban pelecehan di militer dan membentuk dana kompensasi, setelah ratusan klaim kasus perkosaan dan pelecehan seksual.
Pemerintah dalam laporan tahun lalu menyebutkan sikap militer yang menutup-nutupi, gagal menghukum pelakunya, dan justru menyalahkan korban yang menyampaikan keluhan.
Pemerintah dan Angkatan Bersenjata menyatakan akan berkomitmen untuk berubah.*
