Hidayatullah.com–Jendral Min Aung Hlaing menikmati posisi kunci di balik panggung sementara dunia menghujat Aung San Suu Kyi. Dia diyakini bertanggungjawab atas taktik brutal terhadap Rohingya.
Jendral Min Aung Hlaing saat ini adalah sosok paling berkuasa di Myanmar. Boleh jadi, dialah penyulut kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya saat ini, tulis media Jerman, Deutsche Welle.
Panglima militer itu disebut-sebut oleh organisasi HAM sebagai hambatan terbesar bagi proses demokratisasi Myanmar dan penegakan Hak Azasi Manusia di Rakhine.
Di tengah konflik berdarah di Rakhine, mata internasional tertuju pada sikap Aung San Suu Kyi yang bungkam. Sementara Min Aung Hlaing menikmati posisinya di luar hujan kritik terhadap pemerintahan sipil di Yangon.
Baca: Kejamnya Militer Myanmar, Pasang Ranjau Darat untuk Warga Rohingya
Ketika Aung San Suu Kyi membatalkan lawatannya ke Indonesia November 2016 silam lantaran mengkhawatirkan aksi protes, Hlaing disambut dengan karpet merah di Brussels, Belgia, untuk menyambangi pertemuan Dewan Militer Eropa.
Padahal dia adalah dalang di balik gelombang kekerasan yang bergulir di sejumlah negara bagian, termasuk di Rakhine.
Lahir dan dibesarkan di Tenasserim, di dekat perbatasan Thailand, Hlaing menikmati pendidikan hukum di Yangon sebelum mengabdikan diri pada militer. Sosok pendiam itu baru dikenal luas setelah berhasil memadamkan pemberontakan Myanmar Nationalities Democratic Alliance Army di Kokang, 2009 silam. Akibat pertempuran tersebut sekitar 37.000 warga sipil mengungsi ke China.
Baca: Israel Dukung Senjata dan Pelatihan Militer pada Rezim Myanmar
Kini Hlaing menikmati pengaruh besar tanpa menghadapi tekanan dunia internasional. “Hanya dia yang dapat menghentikan pembunuhan terhadap orang-orang Rohingya,” kata Mark Farmaner, Direktur Burma Campaign Inggris dalam sebuah pernyataan.
Hlaing, militer Myanmar melanjutkan taktik keji di Rakhine seperti yang juga digunakan buat mengatasi pemberontakan di lima negara bagian lain. Selain membunuh warga sipil, militer juga tercatat mempekerjakan penduduk secara paksa, memerkosa perempuan dan membumihanguskan desa-desa.
Kepada BBC ia pernah mengatakan militer belum akan mengundurkan diri dari pemerintahan sipil Myanmar selama pemberontakan masih berkecamuk. “Bisa jadi dalam lima atau sepuluh tahun. Saya tidak tahu,” ujarnya.*
