Lebih Dua Ribu Terdakwa Kudeta Juli 2016 di Turki Sudah Diadili

Hidayatullah.com–Status keadaan darurat di Turki yang diberlakukan menyusul percobaan kudeta Juli 2016 akan segera berakhir, Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul mengatakan bahwa lebih dari dua ribu terdakwa berkaitan dengan kudeta itu sudah diadili.

“Seluruh investigasi berkaitan langsung dengan percobaan kudeta, kecuali satu file, sudah dirampungkan. Sekitar 2.161 terdakwa telah diadili di berbagai pengadilan dengan 94 berkas terpisah. Pengadilan untuk 195 kasus diselesaikan di pengadilan pelanggaran pertama (pengadilan rendah), sementara dua berkas kasus dituntaskan di pengadilan kasasi. Dalam kasus-kasus itu, 2.382 terdakwa diberi hukuman berkisar antara penjara selama beberapa tahun hingga penjara seumur hidup,” kata Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul saat berpidato dalam pertemuan International Struggle Against Coup and 15 July Symposium yang digelar di Istanbul hari Senin (16/7/2018), lapor Hurriyet.

Turki Pecat 18 Ribu Pegawai Negeri

Seorang pembantu kepresidenan Turki mengatakan pada hari Jumat (13/7/2018) bahwa status negara dalam keadaan darurat diharapkan dicabut pada hari Rabu 18 Juli 2018.

“Apabila kita dihadapkan pada suatu ancaman yang sangat luar biasa, mekanisme keadaan darurat dapat diikrarkan kembali,” kata pembantu presiden Ibrahim Kalin kepada para reporter usai rapat kabinet pertama pemerintahan Turki yang mulai menerapkan sistem presidensial sejak dilantiknya Recep Tayyip Erdogan sebagai presiden untuk periode kedua hari Senin 9 Juli.

Presiden Erdogan: Kami akan Terus Buru FETO di Mana Pun Berada

Partai oposisi utama di Turki, CHP, berulang kali mendesak pemerintah agar mengakhiri status darurat dan tidak lagi memperpanjangnya. CHP menyebut status darurat itu sebagai cara pemerintah Erdogan untuk memberantas orang-orang yang tidak sejalan dengannya.

Pada 16 April 2016, dua hari sebelum pemerintah memperpanjang status darurat untuk ketujuh kalinya, CHP menggelar aksi duduk untuk memprotes pemberlakuan status darurat tersebut. Dalam aksi demonstrasi itu mereka mengusung slogan “Kami igin demokrasi, bukan keadaan darurat.”

Bekir Bozdag, yang kala itu menjabat jubir pemerintah, mengecam aksi protes itu. Politisi AKP itu menuding CHP menggunakan metode-metode teroris dan tidak melakukan kerja apapun.

“Mereka tidak dapat menghentikan Partai Keadulan dan Pembangunan (AKP) dengan aksi duduk tersebut. Saran saya untuk mereka adalah sekarang bukan waktunya duduk-duduk, sekarang adalah waktunya bangkit,” kata Bozdag ketika itu.*

Redaktur: Ama Farah