Hidayatullah.com—Anggota militer Jerman (Bundeswehr) yang terungkap dan dikeluarkan dari kedinasan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ternyata jumlahnya lebih banyak dari yang dilaporkan.
Dinas Kontraintelijen Jerman (MAD), yang bertanggung jawab menginvestigasi ekstrimisme dalam tubuh militer Jerman, mengakui bahwa pihaknya tidak melaporkan “jumlah sebenarnya” ke “pihak luar” maupun ke Bundestag, majelis rendah parlemen Jerman, lapor koran Der Spiegel seperti dilansir DW Sabtu (9/3/2019).
Dalam rapat tertutup dengan komite urusan dalam negeri Bundestag pada pertengahan Februari, seorang kepala departemen MAD mengatakan bahwa angka yang disebutkan hanya mencakup mereka yang “jelas dikenal sebagai ekstrimis sayap kanan,” lapor Der Spiegel.
MAD sebelumnya melaporkan bahwa 4 ekstrimis sayap kanan dikeluarkan dari militer pada tahun 2018, begitu pula dengan 3 prajurit yang diketahui sebagai ekstrimis Islam. Pada tahun 2017, enam ekstrimis didepak dari Bundeswehr.
Salah seorang anggota MAD mengatakan kepada Der Spiegel bahwa angka yang dilaporkan itu “dipangkas” dari jumlah sesungguhnya orang yang dikeluarkan dari Angkatan Bersenjata Jerman, yang sebernarnya juga mencakup orang yang dicurigai sebagai ekstrimis sayap kanan. Sejak 2013, ada “tambahan sekitar 10” tersangka dengan tindak tanduk ekstrimis setiap tahunnya yang diungkap dan dilaporkan ke komandan pasukan.
MAD sekarang sedang menyelidiki sekitar 450 tersangka kasus ekstrimis sayap kanan dalam tubuh militer Jerman, lapor Der Spiegel dan kantor berita DPA. Dari jumlah kasus itu, 64 merupakan tersangka anggota gerakan Identitarian, sementara 64 lain kemungkinan anggota Reichsbürger.
Menyusul diterbitkannya laporan Der Spiegel itu, sejumlah anggota parlemen dari partai oposisi mengkritik pemerintahan Kanselir Angela Merkel, dengan mengatakan bahwa Berlin seharusnya lebih terbuka dengan data tersebut.
Agnieszka Brugger, anggota parlemen dari oposisi Partai Hijau yang juga anggota komisi pertahanan, mendesak Kementerian Pertahanan agar menyerahkan laporan rutin tentang kasus-kasus tersebut disertai jumlah yang sebenarnya.
Kementerian Pertahanan menciptakan kesan bahwa “bahaya itu tidak ditangani secara serius ketika informasi hanya diberikan jika ada permintaan dan bahkan apa yang diserahkan tidak mencakup keseluruhan isinya,” kata Brugger kepada AFP.*
