Hidayatullah.com–Negara-negara Uni Eropa setuju untuk meluncurkan misi militer baru di lepas pantai Libya guna menegakkan aturan embargo senjata PBB atas negara itu.
Pemerintah 27 negara anggota Uni Eropa masih harus merancang teks peraturannya, setelah menyetujui prinsip-prinsipnya di Brussels.
“Tujuan utamanya adalah embargo senjata,” kata Menlu Luxembourg Jean Asselborn seperti dikutip BBC Senin (17/2/2020).
Pemerintahan Libya di Tripoli yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa digempur oleh pasukan pro-Jenderal Khalifa Haftar yang menguasai sebagian besar wilayah bagian timur dan selatan Libya.
Austria memimpin kelompok negara yang menentang pembaruan misi laut di lepas pantai Libya, tetapi akhirnya menerima misi baru itu dengan memberi mandat berbeda bagi Operation Shopia, yang awalnya ditugaskan untuk menghentikan geng-geng penyelundup manusia.
Operation Sophia dimulai pada tahun 2015 dan mandatnya akan berakhir Maret besok. Tahun lalu Italia menjegal rencana pengerahan kapal patroli baru, menuding mitra-mitra Uni Eropa-nya tidak memiliki rasa solidaritas, sebab negaranya –yang relatif lebih dekat dijangkau para migran dari Asia dan Afrika lewat laut– harus berjibaku dengan masalah migran irregular. Sebagian migran yang menyeberang dari Libya lewat laut berusaha mencapai Eropa dengan menjangkau pulau-pulau terluar Italia.
Sebagaimana di Suriah, banyak negara asing yang ikut campur konflik di Libya dengan mendukung kubu-kubu yang saling berperang.
Sementara pemerintah Libya di Tripoli mendapat dukungan PBB negara yang termasuk pendukung dan pemasok senjatanya adalah Turki, Qatar dan Italia. Sedangkan pasukan Jenderal Hafar mendapat sokongan dari Uni Emirat Arab, Mesir, Prancis dan Rusia.
Kepala urusan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan Uni Eropa tidak akan dapt melakukan patroli darat di perbatasan Libya-Mesir, yang menjadi jalur suplai artileri untuk pasukan Jenderal Haftar.*
