Hidayatullah.com—Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dengan tegas mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan mengakui ‘Israel’. Pakistan adalah satu diantara beberapa negara yang pemegang paspornya dapat berpegian kemanapun di dunia kecuali ke ‘Israel’.
Imran Khan mengatakan, “Jika kami menerima normalisasi hubungan dengan ‘Israel’ maka kami harus menyerah dalam perjuangan Kashmir. Hati nurani saya tidak akan pernah mengizinkan saya menerima ‘Israel’, yang bertanggungjawab atas begitu banyak kekejaman terhadap rakyat Palestina,” lanjutnya.
Komentarnya muncul beberapa hari setelah Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan pihaknya membangun hubungan diplomatik dan ekonomi dengan ‘Israel’, membuka jalan bagi negara Teluk untuk menerima entitas Zionis Yahudi tersebut seperti yang dilaporkan TRTWorld (19/08/2020). UEA, yang secara historis menjadi sekutu utama Islamabad, akan menjadi negara Teluk pertama dan negara Arab ketiga setelah Mesir dan Yordania yang mengakui ‘Israel’.
Sejak kemerdekaannya dari Britania India, kepemimpinan Pakistan berturut-turut telah memperjuangkan wilayah Kashmir, yang sebagian dikendalikan oleh India. Dalam wawancara yang sama, Khan mencoba membantah laporan tentang ketegangan Pakistan dengan Arab Saudi, yang oleh beberapa pengamat katakana tidak mendukung Islamabad dengan sepenuh hati tentang masalah Kashmir.
Dalam beberapa hari terakhir, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi memperingatkan Riyadh bahwa Islamabad mungkin akan dipaksa untuk melihat aliansi dengan negara-negara Muslim lainnya – dengan referensi yang jelas ke Qatar dan Turki. Menteri juga mengatakan kepada media bahwa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah menunda-nunda masalah Kashmir dan mengatakan Pakistan akan bersedia mengadakan sesi di luar kewenangan OKI untuk menyoroti masalah tersebut.
Baca Juga
“Arab Saudi adalah sekutu utama kami. Ia telah membantu kami di setiap masa sulit, ”kata Khan.
Dia menjauhkan diri dari komentar menteri luar negerinya yang mengatakan, “setiap negara memiliki kebijakan luar negerinya sendiri, mereka memiliki kebijakan mereka sendiri dan kami memiliki pendirian sendiri di Kashmir.”*
