Hidayatullah.com—Lebih dari 35 protes terjadi di seluruh Inggris pada akhir pekan untuk menandai peringatan enam tahun serangan militer Israel 2014 terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza. Serangan 50 hari – “Operation Protective Edge” – itu menewaskan 2.251 orang, 500 di antaranya adalah anak-anak, dan melukai lebih dari 11.000.
Protes itu dikoordinasikan oleh Kampanye Solidaritas Palestina, Kampanye Melawan Perdagangan Senjata (CAAT) dan War on Want. Mereka meminta pemerintah Inggris untuk melakukan embargo senjata dua arah di ‘Israel’ dan mengakhiri keterlibatan Inggris dalam kejahatan perang ‘Israel’ dan pelanggaran hak asasi manusia. Inggris telah melisensikan senjata senilai 376 juta poundsterling atau 496 juta dolar AS kepada ‘Israel’ sejak 2015.
“Pembantaian penduduk Palestina oleh ‘Israel’ pada tahun 2014 di Gaza membawa kecaman di seluruh dunia,” jelas ketua PSC, Kamel Hawwash. “Namun, pemerintah Inggris terus memberikan lisensi senjata untuk diekspor ke ‘Israel’. Ini adalah aib nasional. Perdagangan senjata dua arah ini harus diakhiri.”
Aktivis juga memperhatikan keterlibatan lembaga keuangan, seperti HSBC, yang memberikan pinjaman dan layanan keuangan kepada perusahaan yang menjual senjata ke ‘Israel’, seperti Raytheon dan BAE Systems. Selain itu, penelitian terbaru oleh Kampanye Solidaritas Palestina telah mengungkapkan bahwa universitas Inggris dan dana pensiun otoritas lokal memiliki banyak investasi di perusahaan yang mempersenjatai ‘Israel’.
Protes tersebut bertepatan dengan serangan baru ‘Israel’ di Gaza yang masih berada di bawah blokade darat, udara dan laut yang melumpuhkan. Dua juta warga Palestina yang tinggal di wilayah yang terkepung menghadapi perjuangan berat untuk membangun kembali kehidupan mereka. Kerugia akibat penghancuran rumah dan infrastruktur Gaza oleh ‘Israel’ pada tahun 2014 saja diperkirakan mencapai $ 7,8 miliar.
Baca Juga
Statistik pemerintah yang dikumpulkan oleh CAAT menunjukkan bahwa, sejak 2015, Inggris telah terlibat dengan ‘Israel’ dalam pembelian dan penjualan pesawat, helikopter, drone, granat, bom, rudal, kendaraan lapis baja, dan tank. Selain lisensi tetap untuk senjata tersebut, ada juga 31 lisensi terbuka untuk ‘Israel’, terutama untuk peralatan pesawat. Lisensi semacam itu memungkinkan ekspor dalam jumlah yang tidak terbatas, sehingga statistik sebenarnya kemungkinan besar akan jauh lebih tinggi dalam hal nilai dan angka.
“Dengan mempersenjatai dan mendukung pasukan Israel,” kata Caroline Jones dari CAAT, “pemerintah Inggris membuat dirinya sendiri terlibat dalam kekejaman yang menimpa rakyat Palestina.
Penjualan senjata Inggris tidak hanya memberikan dukungan militer, mereka juga memberi sinyal dukungan politik untuk pendudukan ilegal Palestina, termasuk pencaplokan tidak bermoral dan ilegal atas lebih banyak tanah Palestina, yang hanya akan mengobarkan ketegangan dan menyebabkan pertumpahan darah lebih lanjut. Pemerintah Inggris harus berhenti mendahulukan penjualan senjata di atas hak dan kehidupan rakyat Palestina.”
Bisnis terus berjalan seperti biasa meskipun Israel dikutuk secara luas karena penggunaan kekerasan yang tidak pandang bulu terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Pada tahun 2018, misalnya, para demonstran memulai protes mingguan Great March of Return yang menyerukan hak asasi mereka dan disambut dengan kekuatan mematikan oleh pasukan ‘Israel’. Lebih dari 280 pengunjuk rasa Palestina telah dibunuh oleh penembak jitu selama protes.
Sebagian besar warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza adalah pengungsi dari bagian lain Palestina yang diduduki. Mereka atau keluarga mereka diusir oleh milisi Zionis bersenjata ketika hampir 750.000 orang dibersihkan secara etnis menjelang pembentukan negara ‘Israel’ di tanah Palestina pada tahun 1948. Ratusan ribu lebih orang Palestina diusir pada tahun 1967.
