Hidayatullah.com—Peraturan baru di Hungaria yang mulai diberlakukan hari Selasa (28/3/2017) mengharuskan semua pencari suaka ditahan di kamp-kamp yang terletak di perbatasan. Organisasi-organisasi peduli HAM mengatakan Uni Eropa seharusnya memperingatakan Hungaria soal kebijakan migran antagonistiknya.
Peraturan perundangan yang diloloskan pada 7 Maret itu memperbolehkan semua pencari suaka ditahan di kamp-kamp di daerah perbatasan dengan Serbia. Kamp-kamp itu terdiri dari 324 kontainer, yang dijadikan sebagai tempat tinggal para migran sementara mereka menunggu aplikasi suakanya diproses, lapor Deutsche Welle Selasa (28/3/2017).
Kementerian Dalam Negeri Hungaria membela kebijakan itu. “Tujuannya adalah untuk mencegah migran yang berstatus tidak jelas dari berkeliaran secara bebas di wilayah negara ini dan Uni Eropa, dan dengan demikian mengurangi resiko keamanan migrasi,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.
Salah satu aspek dari kebijakan itu yang menimbulkan keprihatinan kelompok peduli HAM adalah penggunaan kontainer, peti kemas raksasa yang biasa dipakai mengapalkan barang, untuk merumahkan para migran.
“Penggunaan peti-peti kemas untuk merumahkan para migran di Hungaria bukan hal baru,” kata Aron Demeter, seorang aktivis dari Amnesty International di Hungaria kepada Deutsche Welle. “Sebelum ini mereka menggunakannya sebagai pusat-pusat penerimaan sementara. Satu contoh yaitu pusat penerimaan di Kiskunhalas, yang dibuka sejak Juli 2016. Kontainer lumayan murah dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain,” katanya.
Peraturan baru itu menjerat para pencari suaka berusia 14 tahun keatas. “Keluarga dan anak-anak kecil akan diberikan tempat khusus tersendiri. Pengungsi pria lajang dan wanita lajang dipisah. Semua kelompok itu akan diberi tempat masing-masing di area dalam zona transit, tetapi kami belum yakin tentang bagaimana pemerintah Hungaria akan memisahkan mereka,” lanjut Demeter.
“Peti-peti kemas ini sangat jelas tidak layak dipakai untuk menampung migran dalam masa berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tidak ada penyejuk udara. Ini pastinya bukan tempat untuk anak-anak atau keluarga sebab tidak ada tempat bermain atau melakukan aktivitas bersama. Di sana tidak ada sekolah dan tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan. Jadi ini sungguh sebuah mimpi buruk bagi para migran,” simpulnya.
Hungaria dikenal sebagai negara yang sangat sulit untuk memberikan suaka kepada pengungsi dan migran. Artinya orang-orang asing itu harus terlunta-lunta di dalam kontainer selama berbulan-bulan menunggu aplikasi suaka, hanya untuk ditolak pada akhirnya. Demeter memperkirakan hanya sekitar 10 persen migran yang masuk Hungaria diberi suaka, jauh lebih rendah di banding negara Uni Eropa lain yang bisa mencapai 50 persen.
Sementara itu, Dimitris Avrampoulos, dari Komisi Eropa untuk Migrasi, Urusan Dalam Negeri dan Kewarganegaraan telah tiba di Budapest hari Selasa (28/3/2017) untuk menemui para pejabat Hungaria, guna memastikan negara itu mematuhi standar yang ditetapkan Uni Eropa dalam menangani masalah migran dan pengungsi.
Lydia Gal, seorang periset kawasan Eropa Timur dan Balkan Barat di Human Right Watch di Budapest, menulis artikel yang dipublikasikan di website organisasi itu, mengatakan bahwa pertemuan itu “tertunda lama.”
“Komisi Eropa enggan untuk meminta pertanggungjawaban Hungaria atas tindakan-tindakannya terhadap para pencari suaka,” tulisnya.
“Apa yang kami ingin komisioner katakan kepada orang Hungaria adalah bahwa UE sangat resah dengan peraturan ini dan jika mereka tidak mau mengubahnya agar sejalan dengan standar Uni Eropa, maka Komisi Eropa bisa mengambil tindakan hukum atas negara-negara anggota UE yang melanggar kebijakannya. Kami meyakini Hungaria telah melanggar peraturan dan traktat Uni Eropa,” kata Gall kepada Deutsche Welle.
Peraturan yang dibuat Hungaria itu bisa mendorong negara-negara Uni Eropa lainnya, yang selama ini sudah bersikap tidak ramah kepada pencari suaka, imbuh Gall.
“Negara-negara UE lain bisa jadi tergoda untuk membuat pendekatan yang sama seperti Hungaria perihal undang-undang suaka. Kita melihat hal itu di Slovenia yang sekarang secara hukum mudah saja mendeportasi migran ke Kroasia. Kita sudah melihat hal ini di Polandia di mana mereka sedang mengamandemen perundangan suakanya agar mirip dengan apa yang diberlakukan Hungaria sekarang. Kita juga melihat hal serupa di sejumlah daerah di Austria,” simpul Gall.
“Sekarang tinggal soal waktu. Berapa lama UE akan memberikan kesempatan Hungaria agar perundangan migrannya sesuai dengan standar UE?” tanyanya.*
