Jum’at, 9 Desember 2005
Hidayatullah.com–Kepala Polri Jenderal Polisi Sutanto akhirnya menyatakan, tidak menyetujui pengambilan sidik jari santri dan lulusan pondok pesantren dalam upaya mencegah terorisme. Alasannya, penelusuran melalui jalan itu tidak efektif. Pencegahan bisa dimulai dari pengamanan lingkungan. Jika melihat ada kecurigaan masyarakat diminta segera melapor. Demikian disampaikan Kapolri Sutanto di Jakarta, kepada beberapa media massa, Kamis, (8/12) kemarin.
Pernyataan Kapolri itu sebagai jawaban terhadap reaksi masyarakat atas wacana pengambilan sidik jari para murid dan lulusan pesantren seperti dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla
Kendati Kalla meminta masyarakat tidak mengaitkan secara langsung dengan terorisme, wacana itu tidak urung mengundang reaksi dari berbagai kalangan.
Sebagaimana diketahui, rencana itu menjadi pro-kontra dan mendapatkan banyak perlawanan dari para pemimpin pondok pesantren di seluruh Indonesia.
Meskipun begitu, tanggal 2 Desember lalu, sebagaimana dikutip harian Republika, aparat polisi Kota Cimahi, Jawa Barat, sudah melakukan pengambilan sidik jari seluruh santri dan pengasuh pondok pesantren di Cimahi.
”Untuk memudahkan penanganan jaringan terorisme yang saat ini diduga kuat dari kalangan alumni pondok pesantren, kami berinisiatif dan berencana akan mengidentifikasi para santri serta pengasuh pondok pesantren di Kota Cimahi,” kata Kapolres Cimahi, AKBP E Permadi kala itu.
Meski banyak ditentang para ulama, sebelumnya, pidatonya saat membuka seminar internasional `Islamic Radicalism, Security Issues and Economic Activities in Indonesia` di Jakarta, Rabu (7/12) lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla masih berkeinginan pengambilan sidik jari.
Wapres bahkan mengajak berfikir positif maksud pengambilan sidik jari tersebut. (lp6c/rri/cha)
