Hidayatullah.com- Jika pemerintah punya sejumlah alasan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka rakyat juga punya alasan untuk menolaknya. Seperti yang diserukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis (22/3/2012) siang.
Sejumlah alasan penolakan HTI terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut, pertama, membuat rakyat semakin sengsara dan jumlah orang miskin meningkat. Hal itu karena menurunnya daya beli masyarakat.
Kedua, sebagian besar masyarakat menolak kenaikan harga BBM. Sebagaimana diketahui, berdasarkan survei Lingkaran Survey Indonesia tertanggal 11 Maret 2012, 86% rakyat menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga minyak.
Alasan ketiga, BBM sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, HTI menganggap kebijakan menaikkan harga BBM sangat tidak adil.
“Kegagalan (inefesiensi) pemerintah dalam mengelola energi nasional membuat subsidi membengkak, namun kegagalan tersebut kemudian ditimpakan kepada rakyat dengan menaikkan harga BBM,” demikian bunyi alasan keempat penolakan.
Baca Juga
Kenaikan harga BBM, menurut HTI, juga hanya akan menguntungkan perusahaan minyak asing yang bergerak di sektor hilir dan merugikan Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, mayoritas (84 %) pengelolaan migas di sektor hulu saat ini dikuasai oleh swasta khususnya pihak asing. Padahal, tulis HTI, kekayaan alam dan energi adalah milik umum yang tidak boleh dikuasai individu atau swasta.
Dalam selebarannya yang dibagikan pada unjuk rasa oleh ratusan massa itu, HTI juga menganggap bahwa penjelasan pemerintah soal subsidi BBM membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kebohongan penguasa atas rakyatnya.
“Pemerintah telah membohongi rakyat,” tegas Juru Bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto kepada hidayatullah.com ditemui di sela-sela aksi.
Pembatasan subsidi BBM dan menaikkan harga BBM merupakan bagian dari upaya untuk meliberalisasikan sektor migas secara total baik sektor hulu maupun hilir, demikian alasan kedelapan HTI mengapa harus menolak kebijakan pemerintah soal harga BBM.
Alasan terakhir versi organisasi pengusung khilafah dan syariah itu ditinjau dari aspek sosial keagamaan.
“Haram bagi penguasa mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya sendiri dan menguntungkan asing,” jelas HTI.*
