Hidayatullah.com–Tenaga Ahli Menteri Sosial, Sapto Waluyo mengungkapkan upaya rekonsiliasi di antara warga yang bertikai di kabupaten Lampung Selatan harus menyentuh aspek fundamental, yakni peningkatan kesejahteraan untuk menghilangkan ketimpangan dan kecemburuan sosial.
“Masyarakat asli Lampung merasa kondisi sosial-ekonomi mereka jauh tertinggal dibanding kaum pendatang. Disamping itu, ada kelompok yang mempertahankan adat kebiasaannya dan tidak mau berbaur dengan lingkungan baru. Sehingga insiden kecil dapat memicu konflik komunal,” ujar Sapto, saat meninjau lokasi konflik desa Balinuraga dan Agom di kecamatan Way Panji.
Karena itu, Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri menugaskan Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Hartono Laras) dan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (Syahabuddin) untuk memetakan situasi pasca konflik.
“Saat ini kita memasuki masa tanggap darurat, proses penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap korban/pengungsi. Bersama Dinsos Provinsi Lampung kami menyiapkan shelter dan logistik. Kami kerahkan 40 Tagana yang mengurus dapur umum melayani 1600 pengungsi,” jelas Syahabuddin yang meninjau lokasi pengungsi di SPN Kemiling bersama Bupati Lampung Selatan, Ryco Menoza.
Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung, Ghufron Azis Fuadi, membenarkan assesment tim Kemensos.
Baca Juga
“Penduduk desa Agom dan warga asli Lampung perlu dibantu agar lebih sejahtera, disamping perlindungan kepada pengungsi asal Bali yang sudah puluhan tahun tinggal di sini. Program sosial berjalan simultan dengan upaya damai dan penegakan hukum. Sehingga kesepakatan damai tidak hanya menyentuh kaum elite/adat, tapi juga warga akar rumput kedua kelompok. Tokoh muda dan kalangan preman patut diperhatikan agar diberi pekerjaan,” saran Ghufron.
Tokoh adat Lampung terdiri dari 5 marga utama yang dipimpin: Pangeran Margaratu, Pangeran Legun Tihang, Pangeran Dantaran Naga Bringsang, Pangeran Rajabasa, dan Pangeran Ratu Marga Katibung. Sementara komunitas Bali diwakili Parisada Hindu Dharma.
Dialog lintas kelompok yang dirintis Gubernur Lampung Sjahroedin ZP belum mencapai kesepakatan. Sjahroedin rencana mengundang Gubernur Bali untuk berembug. Sebenarnya pada Januari 2012 pernah terjadi bentrok dan dilakukan perdamaian secara adat, namun tidak menyentuh kalangan muda dan akar rumput.
“Kemsos menggulirkan program Keserasian Sosial untuk mencegah konflik di masa depan dan pemberdayaan masyarakat miskin agar tidak muncul kecemburuan. Dari situ ketahanan sosial dibangun,” jelas Dirjen Hartono.*
