Hidayatullah.com– Ormas-ormas Islam bersepakat untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan mengedepankan dialog dalam segala hal, pasca kasus pembakaran bendera bertulisan kalimat tauhid di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
“Kita sepakat kita akan menjaga persatuan, kesatuan, mengedepankan dialog dalam segala hal dan terpenting terkait masalah bendera, tadi sudah dijelaskan,” ujar Ketua Umum Front Santri Indonesia (FSI) Habib Hanif Alatas sebagai salah satu peserta Dialog Kebangsaan bersama Tokoh-tokoh Ormas Islam di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (09/11/2018).
Pada pertemuan antara pemerintah dan ormas Islam itu ia menjelaskan perbedaan antara bendera bertulisan kalimat tauhid –seperti yang dibakar di Garut tersebut– dengan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Hanif bahkan membawakan contoh dua jenis bendera dimaksud dan memperlihatkannya kepada para peserta dialog, antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, perwakilan PBNU, GP Ansor, dan ormas-ormas Islam lainnya.
“Bahwasanya yang tidak boleh ini bendera ini,” jelas Hanif seraya mengangkat contoh bendera hitam yang disertai tulisan “Hizbut Tahrir Indonesia”. “Ini bendera HTI ini, tadi sudah dijelaskan secara gamblang,” imbuhnya usai pertemuan.
Sedangkan yang satunya, yaitu bendera mirip yang dibakar di Garut, “Yang ini tidak pernah dilarang,” tegasnya seraya memperlihatkan contoh bendera hitam bertulisan putih kalimat tauhid dalam lafadz Arab “La ilaha illallah Muhammad Rasulullah”. “Tadi sudah dijelaskan dan disepakati oleh beberapa (ormas)…” sambungnya.
Baca: Busyro: Pembakar “Bendera Tauhid” Harusnya Dijerat Pasal Penodaan Agama
“Artinya,” lanjut Hanif, “ke depan bendera tauhid yang seperti ini dan dengan warna apapun tidak boleh di-sweeping lagi, tidak boleh dilarang lagi, tidak boleh dikucilkan lagi. Ini sudah menjadi kesepakatan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia….
Mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan ini bendera ini wajib untuk dihormati, wajib dimuliakan. Dari PBNU tadi juga sudah minta maaf, dari Banser juga sudah minta maaf.”
Pertemuan itu digelar terkait kasus pembakaran “bendera tauhid” oleh oknum Barisan Ansor Serbaguna (Banser) tersebut. Pada dialog bertema “Dengan Semangat Ukhuwah Islamiyah, Kita Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa” ini, pihak yang bertemu dari pemerintah antara lain Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta dari tokoh-tokoh agama Islam, para ulama, para habaib, dan pimpinan ormas Islam di antaranya dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan PBNU.
Wiranto mengatakan, dalam dialog tersebut telah terjadi kesepakatan bahwa ada kesalahpahaman yang tidak lagi boleh terjadi di masa ke depan.
GP Ansor menyampaikan, sangat menyesalkan terjadinya pembakaran bendera bertulisan kalimat tauhid oleh oknum Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Baca: GP Ansor dan PBNU Sesalkan Pembakaran Bendera di Garut
“Kami sangat menyesal dengan peristiwa ini, aturan organisasi juga sudah diterapkan, untuk hukum dipasrahkan oleh penegak hukum. Jangan sampai hal ini (pembakaran, Red) terjadi lagi dan sudah ditegaskan kepada anggota kami. Jika ada hal itu terulang maka akan ada tindakan tegas. Kami memohon maaf karena peristiwa ini menjadi gaduh,” kata Perwakilan GP Ansor Khairul Anwar.
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini menyesalkan peristiwa yang terjadi di Garut.*
