Hidayatullah.com— Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Pemerintah Indonesia menempuh pendekatan persuasif dalam upaya membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Paro, Nduga, Papua Pegunungan.
Menurut Mahfud , Pemerintah terus berupaya mengutamakan keselamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. “Pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif, karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera,” kata Mahfud dalam video keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Kemenkopolhukam, seperti dipantau di Jakarta, Selasa (15/2/2023).
Kendati demikian, Mahfud menegaskan bahwa Pemerintah tidak menutup kemungkinan menempuh upaya lain mengingat penyanderaan warga sipil adalah tindakan yang tidak bisa diterima dengan alasan apa pun. “Oleh sebab itu, upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera, tetapi Pemerintah tidak menutup upaya lain,” tambahnya.
Mahfud juga mengatakan Pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Selandia Baru guna memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan Philip Mark Mehrtens.
Mahfud menegaskan kembali bahwa Papua adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik menurut konstitusi RI, hukum internasional, maupun fakta yang sedang berlangsung.
“Oleh sebab itu, karena Papua adalah bagian yang sah dari NKRI dari berbagai aspek, maka Papua seterusnya dan selamanya akan tetap menjadi bagian yang sah dari NKRI,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri mengonfirmasi bahwa pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens saat ini bersama KKB di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Namun, Mathius belum bisa memastikan lokasi tepatnya.
Dia menyatakan masih menunggu laporan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat yang diturunkan Bupati Nduga Narnia Gwijangge ke Paro.
Sebelumnya, pada Jumat (10/2/2023), Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyatakan personel gabungan TNI-Polri telah mengevakuasi sedikitnya 25 warga sipil akibat intimidasi KKB.
KKB pimpinan Egianus Kogoya dilaporkan membakar pesawat milik Susi Air yang dikemudikan Philip Mark Mertens di Lapangan Terbang Distrik Paro. KKB sebelumnya juga sempat mengancam hendak membunuh 15 pekerja bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan puskesmas di Paro.
Lima belas pekerja tersebut sempat melarikan diri ke hutan dengan dibantu masyarakat setempat, sebelum dievakuasi ke Timika oleh TNI-Polri dari kawasan Gunung Wea dengan menggunakan tiga helikopter pada Rabu (8/2/2023).
Merilis Video
Sebelumnya, dalam sebuah video yang dikirip ke BBC, kelompok teroris bersenjata yang menyebut dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) merilis sejumlah foto dan video memperlihatkan pria kulit putih yang diklaim pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mehrtens.
Dalam sejumlah video tersebut, pria yang diklaim sebagai Philip Mehrtens memakai jaket denim biru, celana, dan topi coklat. Dia diapit oleh tujuh pria bersenjata laras panjang yang mengaku sebagai anggota OPM.
Sementara menurut BBC, pria di sebelahnya memperkenalkan diri sebagai Egianus Kogoya, pemimpin OPM. Kogoya mengaku menyandera Philip sesaat setelah pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY mendarat di Bandara Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua, pada 7 Februari lalu. “Saya bersama pilot, saya sandera dia dari Paro. Saya sandera dia untuk Papua merdeka, bukan untuk makan atau minum. Itu tidak ada. Jadi saya akan bawa pilot sampai Papua merdeka,” sebut pria yang mengaku sebagai Egianus Kogoya.
Sebelumnya, Pemerintah secara de facto telah menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar.
“Dapat kami pastikan bahwa negara telah menetapkan bahwa (kelompok) kriminal bersenjata di Papua sebagai peristiwa kejahatan terorisme,” kata Boy dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).*
