Hidayatullah.com – Lebih dari 800 pejabat di Amerika Serikat dan Eropa telah menandatangani sebuah pernyataan sikap yang memperingatkan bahwa kebijakan pemerintah mereka terhadap perang Israel-Gaza dapat dianggap sebagai “pelanggaran berat terhadap hukum internasional”.
“Pernyataan trans-Atlantik” mengatakan bahwa pemerintahan mereka berisiko terlibat dalam “salah satu bencana kemanusiaan terburuk di abad ini” namun nasihat para ahli telah dikesampingkan, menurut salinan pernyataan yang diterima BBC.
Ini menjadi tanda terbaru dari semakin berkurangnya dukungan pemerintahan beberapa negara sekutu utama “Israel” di Barat.
Salah satu penandatangan pernyataan tersebut adalah seorang pejabat pemerintah AS yang memiliki pengalaman keamanan nasional lebih dari 25 tahun. Dia mengatakan kepada BBC tentang “pengabaian yang terus berlanjut” atas kekhawatiran mereka.
“Suara dari mereka yang memahami wilayah dan dinamika tidak didengarkan,” kata pejabat tersebut.
“Apa yang benar-benar berbeda di sini adalah kami tidak gagal mencegah sesuatu, kami secara aktif terlibat. Hal ini sangat berbeda dengan situasi lain yang saya ingat,” tambah pejabat tersebut, yang tidak mau disebutkan namanya.
Selain pejabat AS, pernyataan tersebut juga ditandatangani pejabat dari Uni Eropa dan 11 negara anggota Eropa. Termasuk pejabat dari Prancis, Inggris, dan Jerman.
Dikatakan bahwa Israel telah menunjukkan “tidak ada batasan” dalam operasi militernya di Gaza, “yang telah mengakibatkan puluhan ribu kematian warga sipil yang seharusnya dapat dicegah; dan … pemblokiran bantuan yang disengaja … membuat ribuan warga sipil terancam kelaparan dan kematian secara perlahan-lahan.”
“Ada risiko yang masuk akal bahwa kebijakan pemerintah kita berkontribusi pada pelanggaran berat hukum internasional, kejahatan perang dan bahkan pembersihan etnis atau genosida,” katanya.
Identitas mereka yang menandatangani atau mendukung pernyataan tersebut belum dipublikasikan dan BBC belum melihat daftar namanya, namun memahami bahwa hampir separuhnya adalah pejabat yang masing-masing memiliki setidaknya satu dekade pengalaman di pemerintahan.
Seorang pensiunan duta besar AS mengatakan kepada BBC bahwa koordinasi yang dilakukan oleh para pejabat yang berbeda pendapat di berbagai pemerintahan belum pernah terjadi sebelumnya.
“Ini adalah hal yang unik dalam pengalaman saya mengamati kebijakan luar negeri dalam 40 tahun terakhir,” kata Robert Ford, mantan duta besar AS untuk Aljazair dan Suriah.
Dia menyamakannya dengan kekhawatiran dalam pemerintahan AS pada tahun 2003 atas kesalahan intelijen yang mengarah pada invasi ke Irak, tetapi mengatakan bahwa kali ini banyak pejabat yang merasa keberatan tidak ingin tinggal diam.
“[Saat itu] ada orang-orang yang tahu lebih baik, yang tahu bahwa intelijen sedang memilih-milih, yang tahu bahwa tidak ada rencana untuk hari berikutnya, tetapi tidak ada yang mengatakan apa pun secara terbuka. Dan hal itu menjadi masalah serius,” katanya.
“Masalah dengan perang Gaza sangat serius dan implikasinya sangat serius sehingga mereka merasa harus mengumumkannya ke publik,” katanya.
Para pejabat itu berpendapat bahwa dukungan militer, politik, dan diplomatik pemerintah mereka saat ini terhadap Israel “tanpa syarat atau akuntabilitas yang nyata” tidak hanya berisiko pada kematian warga Palestina, tapi juga membahayakan nyawa para sandera yang ditahan oleh Hamas, dan juga keamanan dan stabilitas regional Israel.
“Operasi militer Israel telah mengabaikan semua keahlian kontraterorisme yang penting yang diperoleh sejak peristiwa 9/11… operasi [militer] tersebut tidak memberikan kontribusi pada tujuan Israel untuk mengalahkan Hamas dan malah memperkuat daya tarik Hamas, Hizbullah, dan aktor-aktor negatif lainnya.”
