Hidayatullah.com–Reformasi besar-besaran dalam tubuh intelijen AS terjadi tidak lama lagi. Itu akan dilakukan setelah Kongres AS Rabu kemarin menyetujui RUU intelijen yang sebelumnya sudah disetujui House of Representatives.
Dengan suara 89 berbanding 2, Senat AS mendukung RUU pembentukan direktur intelijen nasional (DNI) tersebut. DNI nantinya berada di atas birokrasi intelijen tertinggi saat ini. RUU Intelijen tersebut lebih dulu disetujui dalam Majelis dengan suara 336 berbanding 75 pada Selasa lalu. Setelah disetujui Kongres, RUU tersebut akan diajukan kepada Presiden George W. Bush untuk ditandatangani menjadi UU.
Tak pelak, persetujuan Kongres tersebut disambut hangat Bush. “Saya memuji Kongres karena meloloskan perundang-undangan bersejarah itu, yang akan memberikan perlindungan lebih baik bagi rakyat Amerika dan membantu mempertahankan diri dari ancaman teroris yang terus berlangsung,” kata Bush dalam statemennya.
Perundang-undangan tersebut pada umumnya mengadopsi rekomendasi Komisi 11 September mengenai cara menghentikan serangan teror terhadap AS di waktu mendatang. Rekomendasi itu dicapai setelah melalui pertemuan, hearing, dan tawar-menawar di Capitol Hill selama berbulan-bulan.
RUU itu sangat diperlukan birokrasi intelijen AS yang masih bercirikan era Perang Dingin dan dihadapkan pada masalah komuniaksi yang buruk serta infrastruktur yang kuno. Selain itu, pemberlakukan aturan baru tersebut akan memperketat keamanan perbatasan dan penerbangan AS serta memperkuat kekuatan penyelidikan yang dilakukan badan penegak hukum AS.
Baca Juga
Lolosnya RUU tersebut juga disambut gembira para pembuat draf, Senator Susan Collins dari Republik dan Senator Demokrat Joe Lieberma. Apalagi, sebelumnya, rancangan itu terancam gagal lolos karena ada sejumlah anggota parlemen yang memperdebatkannya.
“Ini adalah hari bersejarah bagi negara kita dan prestasi besar bagi rakyat Amerika,” kata keduanya dalam statemen bersama. Mereka juga menyebut, RUU itu sebagai perombakan paling komprehensif dalam badan intelijen AS pada lebih dari 50 tahun. “Kita mengambil langkah nyata untuk menjadikan Amerika lebih aman,” tambahnya.
Meski begitu, tidak semua anggota parlemen menyetujui RUU tersebut. Senator Robert Byrd misalnya. Anggota tertua Kongres yang juga anggota Demokrat terkenal dalam Komisi Kelayakan Senat itu menganggap, Kongres terburu-buru menyetujui produk setengah jadi dan tunduk kepada tekanan publik. “Sedih hati saya bahwa Senat membiarkan dirinya ditekan batas waktu,” kata anggota parlemen dari West Virginia, salah satu di antara dua anggota senator yang menentang RUU tersebut.
Carl Levin, senator Demokrat lain, juga tidak terlalu senang. Dia mengeluhkan bahwa RUU itu hanya memiliki sedikit jaminan untuk mencegah intelijen “dibentuk” demi tujuan politik.
“Tidak boleh ada keraguan di benak kita bahwa penilaian intelijen yang kita lakukan adalah objektif, bukan dibentuk untuk memenuhi tujuan politik Gedung Putih,” ujar Levin. (jp)
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
