Hidayatullah.com—Keputusan Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal untuk secara resmi mengakui Negara Palestina disambut hangat oleh Otoritas Palestina dan kelompok pejuang Hamas. Media internasional dan media Arab/Palestina memberitakan bahwa pengakuan ini dianggap sebagai langkah diplomatik penting, meski tantangan di lapangan masih besar.
Menurut laporan Reuters pada tanggal 21 September 2025, Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina (OP) yang didukung Barat menyatakan bahwa pengakuan dari negara-negara tersebut membawa Palestina “lebih dekat kepada kedaulatan dan kemerdekaan.”
Otoritas Palestina menilai pengakuan ini bukan hanya simbol, melainkan suatu tindakan nyata yang memperkuat legitimasi internasional rakyat Palestina dalam upaya solusi dua negara.
Kanal media AP News juga melaporkan pada 21 September 2025 bahwa keputusan Inggris, Kanada, dan Australia disambut baik oleh Presiden Mahmoud Abbas yang mengatakan langkah itu memberi peluang agar Palestina dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati dengan ‘Israel’.
Dari pihak pejuang Hamas, dilaporkan oleh Reuters bahwa mereka menyambut pengakuan tersebut sebagai cerminan dukungan internasional terhadap hak-hak rakyat Palestina. Tapi Hamas juga menekankan: pengakuan saja tidak cukup.
Mereka mendesak agar tindakan nyata diambil, seperti penghentian permukiman pemukiman ilegal ‘Israel’ di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, pengakhiran aneksasi, dan pertanggungjawaban di pengadilan internasional.
Selain itu, Reuters juga melaporkan bahwa Portugal secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pada tanggal 21 September 2025 melalui Menteri Luar Negeri Paulo Rangel. Portugal menyebut langkah itu sejalan dengan komitmen terhadap solusi dua negara dan menyerukan gencatan senjata serta penghormatan terhadap hak kemanusiaan di Gaza.
Masyarakat Palestina menerima berita ini dengan harapan baru. Beberapa warga menyebut pengakuan ini sebagai kemenangan moral setelah bertahun-tahun perjuangan, sementara pengamat lokal mengingatkan bahwa masih banyak tantangan: blokade di Gaza, kekerasan, pembangunan pemukiman ilegal, dan situasi kemanusiaan yang masih sangat buruk.
Baik Otoritas Palestina maupun Hamas sepakat bahwa pengakuan ini merupakan langkah maju diplomatis yang signifikan, tetapi mereka meminta agar pengakuan tersebut diikuti oleh tindakan konkret di lapangan—langkah-langkah yang bisa membawa perubahan nyata bagi rakyat Palestina.*




