Hidayatullah.com— Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akhirnya kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Pleno Ke-4 Muktamar PKB di Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Ahad.
Sebanyak 38 dewan pimpinan wilayah secara aklamasi meminta Cak Imin menjabat Ketua Umum PKB periode 2024-2029 pada sidang pleno ke-2.
“Setelah mendengar pernyataan kesediaan dari Muhaimin Iskandar, saya meminta pendapat forum untuk memberikan mandat kepada Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa masa bakti 2024-2029 sekaligus mandatoris tunggal Muktamar PKB 2024. Apakah dapat disetujui?” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang dijawab setujui oleh peserta muktamar di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.
“Alhamdulillah, laporan pertanggungjawaban PKB periode 2019–2024 diterima secara mutlak dan dinilai baik,” kata Cak Imin, sapaan akrabnya, pada penutupan Muktamar VI PKB.
Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu perjalanan DPP PKB selama lima tahun terakhir.
“Terima kasih kepada alim ulama yang setia mendampingi sehingga sejak lima tahun yang lalu, 2019–2024, PKB berlayar dengan penuh percaya diri di tengah badai dan tantangan-tantangan yang dihadapi,” ujarnya.
Ma’ruf Amin Ketua Dewan Syuro PKB
Sementara itu, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pada Muktamar ke-6 PKB.
Terpilihnya Ma’ruf Amin dikarenakan desakan para ulama dan tokoh-tokoh penting PKB untuk kembali memimpin Dewan Syuro. Padahal, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu awalnya ingin pensiun dari panggung politik nasional.
“Selepas tugas sebagai Wapres nanti saya sebenarnya ingin kembali ke pesantren untuk mengurus para santri,” ujarnya. Meski begitu, lanjutnya, dia tidak bisa menolak karena itu merupakan permintaan para kiai.
Wapres menyatakan dirinya menerima penunjukan ini dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya Dewan Syuro harus diposisikan sesuai peran dan fungsinya yang strategis.
Menurut Ma’ruf, setiap keputusan strategis partai harus melalui musyawarah Dewan Syuro bersama Ketua Umum PKB. “Syaratnya tidak banyak tetapi penting,” ujarnya, menegaskan.
Sebagai parpol yang didirikan para ulama, Wapres meminta PKB konsisten dengan perjuangan politik berbasis Islam Ahlussunnah wal Jama’ah. “Arah politik PKB harus tetap dalam jalur yang diridai para ulama dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Terakhir, Wapres mengaku sulit melupakan PKB karena dirinya turut serta membidani kelahiran partai tersebut pada 1998. “Dengan mengucap bismillah, saya terima permintaan ini demi kebaikan dan kemaslahatan bersama,” ujarnya.*
