Hidayatullah.com–Pengacara pemerintah Filipina membela keputusan polisi untuk membunuh puluhan orang yang diduga sebagai pengedar narkoba, tanpa diupayakan penangkapan terlebih dulu.
Pengacara yang bernama Jose Calida itu berkata ia akan terus membela tindakan keras yang diambil terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba.
“Berapa jumlah pecandu obat atau pengeder narkoba di Filipina? Desa-desa kita hampir dibanjiri dengan narkoba,” tegasnya dalam jumpa pers di markas kepolisian di Manila pada Senin (11/07/2016) sebagaimana dikutip BBC.
Kepolisian mengukuhkan telah membunuh lebih dari 110 terduga pengedar narkoba sejak presiden baru Rodrigo Duterte menang dalam pemilihan Mei lalu.
Presiden Filipina yang baru Rodrigo Duterte benar-benar membuktikan janjinya memerangi narkoba di negaranya. Hanya dalam dua bulan, yakni 10 Mei hingga 7 Juli, total lebih dari seratus pengguna dan pengedar narkoba menemui ajal. surat kabar Philippine Daily Inquirer mengklaim jumlahnya mencapai 119 orang. Termasuk 13 orang yang tidak diketahui identitasnya.
Sebelumnya, dalam kampanyenya, Duterte pernah berjanji akan menegakkan ketertiban dan keamanan, termasuk memberantas peredaran narkoba sehingga para pelaku akan memenuhi rumah-rumah persemayaman.
Para pengedar narkoba yang beroperasi di luar negeri tak luput jadi incaran Duterte. “Jangan kembali. Kalau tidak, sesaat setelah keluar pesawat, kamu akan mati,” ancamnya. Pria yang dijuluki The Punisher itu juga mengancam dua pengedar narkoba yang masih beroperasi meski sudah berada di balik bui.
“Lebih baik mereka bunuh diri karena saya tidak akan membiarkan mereka terus beraksi,” ucap Duterte.
Namun dengan peningkatan jumlah orang yang dibunuh, sejumlah pengacara hak asasi manusia dan anggota parlemen menyampaikan kekhawatiran mendalam bahwa operasi itu berada di luar kontrol.
Diserukan oleh mereka bahwa polisi seharus mengupayakan penangkapan terduga dan membawa mereka ke pengadilan.
Akan tetapi Calida menegaskan ia akan membela kepolisian jika sampai dipanggil oleh Kongres untuk dimintai pertanggung jawaban atas operasi pembunuhan terhadap terduga pengedar narkoba.*