Hidayatullah.com–Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan Indonesia dan negara-negara Organisasi Konferensi Islam sepakat untuk mengeluarkan komunike bersama agar Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap warga etnis Muslim Rohingya.
“Jadi tadi negara-negara OKI sepakat untuk mengeluarkan komunike bersama mendesak Myanmar segera menghentikan kekerasan,” kata Wapres M Jusuf Kalla usai mengikuti pertemuan tertutup negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) di sela-sela sidang tahunan Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat, Selasa (19/09/2017) dikutip Antaranews.
Baca: Di KTT, Indonesia Dorong OKI Bekerja Sama Atasi Krisis Rohingya .
Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa OKI maupun PBB hanya bisa memberikan tekanan politik kepada Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan. Dalam pertemuan tertutup negara-negara OKI tersebut, tambah Wapres, juga sepakat secara bersama-sama membantu Rohingya dari sisi kamanusian dengan memberikan bantuan.
“Kita (OKI) sepakat bersama-sama membantu para pengungsi Rohingya dan tentu Indonesia punya peran karena hanya kita yang diperbolehkan oleh pemerintah Myanmar,” kata Wapres.
Sebelumnya pemerintah Indonesia telah menawarkan formula 4+1 untuk Rakhine State. Formula 4+1 tersebut:
(i) mengembalikan stabilitas dan keamanan.
(ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan.
(iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama.
Dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kamanusiaan.
Baca: Jusuf Kalla: OKI Sepakat Bangun 8000 Rumah Pengungsi Rohingya
Sidang Umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digelar pekan ini akan mengusung delapan topik utama.
Dilansir dari laman resmi PBB, pertemuan yang digelar di New York pada 18-23 September 2017 ini akan mengusung delapan topik yang akan dibagi dalam tiga kelompok pembahasan.
Pertama adalah pendidikan, lingkungan hidup, perkambangan sosial. Kedua, perdagangan global, gender/seksualitas dan kehidupan masyarakat. Ketiga, teknologi, inovasi, air dan sanitasi serta globalisasi dalam agenda PBB 2030 (SDGs). *
