Hidayatullah.com–Presiden Sudan Omar Al-Bashir memberhentikan semua 31 menterinya guna membentuk kabinet yang lebih kecil di tengah-tengah krisis ekonomi.
Dilansir DW, hari Ahad (9/9/2018) Presiden Omar Al-Bashir (Umar Basyir) dengan persetujuan partai penguasa, Partai Kongres Nasional, memecat 31 menteri termasuk Perdana Menteri Bakri Hassan Saleh.
“Situasi ekonomi perlu dibenahi dan oleh karena itu Presiden Bashir memutuskan untuk memangkas pemerintahan di semua level,” kata pembantu Presiden Bashir kepada para reporter.
“Presiden Bashir memutuskan untuk membentuk pemerintahan yang lebih kecil dengan 21 menteri,” imbuhnya.
Mantan menteri pengairan Moutaz Mousa Abdallah ditunjuk oleh Bashir sebagai perdana menteri baru dan ditugaskan untuk menyusun kabinet 21 menteri itu.
Sudan bertahun-tahun mengalami krisis ekonomi, dengan inflasi mencapai 65 persen. Kondisi perekonomian Sudan memburuk akibat konflik bersenjata berkepanjangan. Kondisi diperparah dengan lepasnya Sudan Selatan dari Sudan. Sumber-sumber minyak yang selama ini menjadi penopang hidup rakyat Sudan sebagian besar ada di selatan, yang sekarang masuk wilayah negara independen Sudan Selatan.
Pada tahun 2013, pemerintah Sudan berusaha menghemat anggaran dengan memangkas subsidi bahan bakar. Namun, akibatnya justru menyulut aksi unjuk rasa dan bentrokan fatal antara aparat keamanan dan demonstran.
Bank Dunia mendesak pemerintah Sudan melakukan reformasi struktural guna memulihkan kembali kondisi perekonomian negaranya.*
