Hidayatullah.com — Pengadilan India memutuskan untuk membebaskan 32 orang yang dituduh melakukan kejahatan dalam serangan dan penghancuran masjid dari abad ke-16 yang memicu kekerasan terhadap umat Islam oleh ekstremis Hindu, menyebabkan 2.000 orang terbunuh yang kebanyakan Muslim.
Dewan Hukum Pribadi Muslim Seluruh India mengatakan tidak puas dengan putusan tersebut dan akan mengadukan kepada Mahkamah Agung lapor TRT World pada Rabu (30/09/2020).
Empat pemimpin senior dari Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata termasuk di antara tersangka dalam kasus yang mendekam dalam sistem hukum India selama hampir 28 tahun.
Keempat pemimpin partai itu dituduh membuat pidato yang menghasut para ekstremis Hindu menjelang serangan itu.
Keempatnya mengatakan, penghancuran masjid berusia 460 tahun itu terjadi secara spontan.
Putusan pada Rabu menyusul keputusan Mahkamah Agung India tahun lalu yang mendukung pembangunan kuil Hindu di situs yang disengketakan di Ayodhya.
Pembangunan kuil yang kontroversial
Pengadilan tinggi India menghadiahkan kemenangan besar kepada Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang dikuasai partai sayap kanan pada November 2019 dengan menyerahkan kendali situs suci di mana Masjid Babri pernah berdiri kepada penganut Hindu.
Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa situs di Ayodhya di India utara harus dikelola oleh sebuah perwalian untuk mengawasi pembangunan sebuah kuil Hindu.
Sepetak tanah terpisah di Ayodhya diberikan kepada kelompok Muslim untuk membangun masjid baru yang “menonjol”, demikian kata pengadilan dalam putusan 1.045 halamannya yang ditunggu-tunggu.
Warisan Islam India
Seminggu setelah aturan 2019 untuk kuil Hindu untuk memulai pembangunan di situs suci itu, pengguna media sosial turun ke Twitter untuk meningkatkan kesadaran akan warisan Islam di negara itu menggunakan tagar #MosquesofIndia.
Keputusan Mahkamah Agung India menunjukkan kekalahan bagi Muslim yang juga mengklaim tanah yang telah memicu beberapa kerusuhan paling berdarah di negara itu sejak kemerdekaan.*