Hidayatullah.com– Bekas perdana menteri Australia Scott Morrison didesak mundur dari parlemen, setelah terungkap bahwa dirinya secara diam-diam merangkap lima tugas menteri tambahan ketika menjabat sebagai kepala pemerintahan.
Morrison saat ini menjabat anggota parlemen untuk mewakili daerah Cook.
Morrison menjadi mengemban tugas secara bersamaan dengan menteri yang ada untuk bidang kesehatan, keuangan, perbendaharaan, urusan dalam negeri, dan sumber daya mulai Maret 2020 sampai Mei 2021.
Hal tersebut menimbulkan kegemparan di kalangan masyarakat dan rekan-rekannya. Sebagian dari mereka menyebut perilakunya “diktator”.
Dilansir BBC, dalam konferensi pers hari Rabu (17/8/2022), Morrison menolak seruan mundur dengan membenarkan tindakannya semasa menjabat PM – yang diambil selama pandemi Covid-19 – sebagai “perlu” pada “masa luar biasa”.
Dia bersikeras mengatakan dirinya “bertindak untuk kepentingan nasional pada masa krisis” ketika menteri tidak mampu bekerja karena Covid-19.
Dia menegaskan bahwa dia tidak pernah bertindak sebagai menteri, meskipun faktanya secara diam-diam disumpah untuk mengemban tugas portofolio tersebut.
Ketika ditanya mengapa kala itu dia tidak mengungkapkannya ke publik, Morrison berdalih dia tidak ingin tindakannya disalahpahami sehingga menimbulkan perdebatan yang tidak perlu di masa pandemi.
Bendahara negara saat ini Jim Chalmers mengatakan Morrison memiliki “kecenderungan diktator”, dan meminta pemimpin Koalisi Peter Dutton untuk mengutuk tindakannya.
Perdana menteri saat ini Anthony Albanese menyebutnya sebagai “penghancuran demokrasi kita yang belum pernah terjadi sebelumnya”.
Kabar itu mencuat ke publik setelah dua jurnalis New Corp menulis dalam buku yang baru terbit bahwa Morrison semasa menduduki jabatan PM pernah memberikan sejumlah tugas menteri kepada dirinya sendiri.
Beberapa menteri – termasuk menteri keuangan saat itu Mathias Cormann – kabarnya tidak menyadari bahwa mereka berbagi portofolio dengan Morrison.*
