Hidayatullah.com–Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan tidak setuju jika wisata syariah sampai dikembangkan di Pulau Dewata karena dinilai dapat menimbulkan potensi keributan.
“Saya nggak setujulah, malah jadi ribut nanti. Jangan pakai begitu-begitu, udah tenang-tenang kok,” kata Pastika seusai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Selasa (24/11/2015) dikutip Republika dari Antara.
Pastika menilai dengan kondisi pariwisata seperti saat ini sebenarnya sudah tenang-tenang dan baik.
“Janganlah bikin yang aneh-aneh, bikin kacau saja itu. Sudahlah orang sudah tenang-tenang baik-baik seperti ini,” ucap mantan Kapolda Bali itu.
Sebelumnya Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat Muliaman D Hadad usai melantik kepengurusan MES Bali mengatakan bahwa di Bali cocok untuk dikembangkan wisata syariah.
Baca Juga
“Di Bali cocok, menurut saya, kenapa tidak?. Tujuh juta wisatawan domestik datang ke Bali di samping tiga juta orang asing. Nah, mungkin saja ada pengusaha di sini yang mempunyai ide bersama Pemda kenalkan itu (wisata syariah),” kata Muliaman.
Menurut dia, pariwisata berbasis Islami tidak hanya melulu dikembangkan negara-negara Arab melainkan telah banyak dikembangkan negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Penolakan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia
Selain gubernur Bali, belasan pengunjuk rasa dari berbagai elemen kampus dan masyarakat Bali juga menolak wisata syariah di daerahnya, di halaman gedung DPRD Bali hari Selasa.
Beberapa pengunjuk rasa mengenakan topeng “Bondres” dan di bawah perhatian masyarakat sekitar mereka memasuki halaman DPRD Bali sembari meneriakkan yel-yel menolak wisata syariah di Pulau Dewata.
Puluhan polisi sejak pagi sudah berjaga-jaga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan akibat unjuk rasa ini.
Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Ketut Bagus Arjana mengatakan mereka menolak rencana pengembangan wisata syariah di daerah ini.
“Menurut kami wisata syariah tidak cocok dikembangkan di Bali karena tidak sesuai dengan kearifan lokal setempat. Bali selama ini sudah mempunyai budaya sendiri yang sudah dikenal di mancanegara tidak perlu diubah lagi,” ujar Ketut dikutip Antara.
Sedangkan Ketua Umum Cakrawayu Bali, Putu Dana, mengharapkan wakil rakyat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat untuk membatalkan rencana itu.*
