Hidayatullah.com– Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi (Menkumham) era 2009-2011, Patrialis Akbar, menyatakan, wewenang Kerajaan Arab Saudi (KSA) dalam pengelolaan ibadah haji harus didukung penuh negara lain.
“Bangsa Indonesia harus memberikan dukungan sepenuh hati kepada Saudi untuk tetap mengelola ibadah haji oleh Saudi sendiri tanpa melibatkan negara lain,” ujarnya.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Talkshow “Peran Arab Saudi Atasi Persoalan Umat” di JCC, Senayan, Jakarta, baru-baru ini, dalam rangkaian Pesta Buku Internasional Indonesia (IIBF) 2016.
Patrialis pun mengapresiasi pelayanan dan pengelolaan haji maupun umrah yang dilakukan KSA selama ini.
Selain itu, di bidang pemerintahan, Patrialis menyebut KSA mengalami kemajuan dibanding negara lain.
Baca Juga
“Suatu kemajuan karena Saudi yang tidak memanfaatkan harta benda dan militernya untuk menindas rakyatnya sendiri,” ungkapnya.
Sementara di belahan negara lain, kata dia, ada pemerintah yang memanfaatkan uang, kekuasaan, dan militernya untuk menindas rakyatnya.
Saran untuk Kerajaan
Namun demikian, menurut Hakim Mahkamah Konstitusi ini, tentu ada kekurangan dalam pengelolaan haji.
“Kita harap KSA berbesar hati mendengarkan masukan-masukan oleh negara-negara Islam,” ujarnya yang berbicara didampingi pihak KSA, Syeikh Dr Mohammad Shafa (dosen syariah LIPIA).
Oleh karena itu, secara pribadi, Patrialis menyampaikan masukannya kepada KSA terkait pengelolaan haji.
Yaitu, menurut dia, soal imigrasi di Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah.
“Kita masih merasakan antrian yang masih begitu sangat panjang. Sementara jamaah-jamaah haji kita dan negara-negara lain banyak yang sudah tua-tua.
Ke depan, saya sarankan Saudi melipatgandakan 100 kali lipat petugas-petugas haji untuk melayani (jamaah),” paparnya didampingi moderator Dr Budiansyah.*
