Hidayatullah.com—Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada masyarakat. Hal itu mengingat harga minyak goreng yang naik telah menjadi beban bagi masyarakat.
Dalam unggahan di akun Instagram resminya pada Sabtu (2/4/2022), Jokowi mengatakan BLT tersebut akan diperuntukkan bagi sejumlah keluarga dan PKL yang berjualan gorengan.
“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Untuk meringankan beban masyarakat karena naiknya harga minyak goreng, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng bagi 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” ujar Jokowi, dikutip oleh Hidayatullah.com, Rabu (6/4/2022).
Sejumlah netizen pun menanggapi kebijakan tersebut dengan kritik dan saran. Beberapa menyampaikan bahwa lebih baik harga minyak yang diturunkan ketimbang memberi bantuan.
“Turunin aja harga minyak aja pakde, pembagian blt suka gak tepat sasaran,” ungkap @st_inayah dalam kolom komentar di unggahan instagaram Jokowi.
Baca Juga
Senada, @ryuto_86 mengatakan BLT bukanlah solusi yang baik mengingat sifatnya yang hanya sementara.
“BLT bukan solusi pak, kenapa gk diturunin saja. BLT bersifat sementara, sedang kebutuhan akan minyak goreng itu berkesinambungan,” ujarnya.
Sementara, @ferryuno mengungkap harapan agar BLT bisa tersalurkan dengan baik dan tak jatuh di tangan yang salah. “Semoga beneran sampai pada rakyat dan tidak diambil hak mereka oleh oknum-oknum dalam pemerintah.”
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan pada Selasa (5/4/2022), pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang besarnya Rp300.000 untuk 3 bulan atau Rp100.000 per bulan.
“Diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan,” imbuhnya.
Di samping itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan dalam bentuk program baru yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk mereka dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.
Bantuan sebesar Rp1 juta per penerima tersebut akan menyasar 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan
anggaran Rp8,8 triliun.
“Tadi juga ada usulan dari banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp600.000 per penerima, ini sama dengan PKLW (pedagang kaki lima dan warung) dan sasarannya 12 jutaan (penerima),” katanya.
Lebih lanjut, Airlangga menyebut bahwa dalam arahannya Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk memperhatikan kenaikan harga pupuk.
Untuk pupuk subsidi, pemerintah akan membatasinya pada pupuk urea dan NPK dan Presiden berharap subsidi tersebut dapat tepat sasaran.
“Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati USD1.000 dan potas dan KCL Indonesia impor dan salah satunya kan impornya juga dari Ukraina. Oleh karena itu Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk,” pungkasnya.*
