ADA upaya sistematis melemahkan kerja DPR, dalam mengevaluasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka lupa ini Negara demokrasi, bukan kekuasaan monarki.
Penggalangan dukungan menolak hak angket KPK, terus dilakukan secara massif dan sistematis.
Mulai dari penggiringan opini publik, menggalang akademisi dari berbagai kampus, hingga demonstrasi jalanan.
Citra DPR dibuat babak belur, seolah bangsa ini rusak karena ulah DPR. Sementara kinerja KPK, dicitrakan menjadi manusia setengah dewa, sang penyelamat bangsa.
KPK itu bukan malaikat yang tidak lepas dari kesalahan. Karenanya, layak pula DPR mengevaluasi kinerjanya. Lagi pula hak angket KPK itu bukan kerja illegal, tapi dijamin konstitusi.
KPK kalau bersih, kenapa harus risih disaat hendak dievaluasi. Bukankah tagline KPK, berani jujur hebat!
Jawab saja apa adanya, jika ditanya DPR. Sampaikan secara gamblang, jika ditanya tentang persoalan korupsi, yang menjadi perhatian publik.
KPK tidak perlu menggalang dukungan untuk tidak mau dievaluasi. KPK mestinya fokus mempersiapkan jawaban jika ditanya pansus angket.*
Sumardi |Labuan Bajo, Manggarai Barat NTT
